Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Luas Kawasan Industri Hijau di Kaltara 30.000 Hektar

Kompas.com - 21/12/2021, 15:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menargetkan luas kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), dapat bertambah hingga 30.000 hektar.

Dengan demikian, Jokowi berharap nantinya kawasan industri hijau di Bulungan menjadi yang terbesar di dunia.

"Keberadaan kawasan industri ini merupakan kerja sama besar antara Pemerintah Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, dan investor dari Uni Emirat Arab (UEA)," ujar Jokowi saat melakukan groundbreaking pembangunan kawasan hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), sebagaimana yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Perizinan di Kawasan Industri Hijau Keluarkan dalam Hitungan Jam

"Semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan jadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Bukan Kaltara, bukan Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan sampai saat ini 16.400 hektar dan targetnya 30.000 hektar," lanjut Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa dia telah berkeliling lokasi industri itu pada dua tahun lalu.

Tujuannya untuk mengetahui secara pasti seperti apa kondisi di lapangan

Sehingga, dia meminta kepada aparat setempat menjaga kondusivitas daerah tersebut.

"Saya minta kepada kapolda, kapolres, pangdam, kodim, gubernur, bupati, kawal secara detail kawasan ini agar kondusif dan aman. Sehingga, investasi betul-betul segera melakukan percepatan pembangunan di sini, jangan sampai ada persoalan sekecil apa pun," tegasnya.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, gubernur, dan bupati untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung kawasan industri ini. 

Menurut Presiden, kawasan industri hijau di Bulungan membutuhkan SDM dengan kualifikasi yang baik.

"Siapkan mulai dari sekarang, dalam masa konstruksi akan muncul kurang lebih 100.000 tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat operasi hanya di sini saja," lanjutnya.

Belum lagi jika nanti ada turunan dari produk-produk yang dihasilkan. Jokowi memprediksi 200.000 tenaga kerja akan dibutuhkan di lokasi itu.

Oleh karenanya, perihal perizinan di kawasan industri hijau harus diberikan secara cepat. Jokowi meminta proses perizinan bisa diselesaikan dalam hitungan jam.

Baca juga: Jokowi: Perizinan di Kawasan Industri Hijau Keluarkan dalam Hitungan Jam

"Mengenai izin-izin jangan tunggu-tunggu pakai hari, pakai minggu. Enggak ada. (Dalam hitungan) Jam keluarkan. Untuk menunjukkan bahwa kita serius terhadap pembangunan kawasan ini," tutur Jokowi.

"Saya tidak mau mendengar lagi izinnya terlambat, izinnya belum selesai, endak. Saya tadi sudah sampaikan di pesawat kepada Menko Marves, tidak ada yang namanya terlambat. Enggak ada, dikawal betul," lanjutnya.

Menurut Jokowi, apabila ada hal sangat penting yang harus segera diselesaikan tetapi tak kunjung rampung, bisa disampaikan kepadanya secara langsung. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com