Kemendagri Belum Terima Usul Kemenaker Terkait Sanksi Anies soal UMP

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku belum menerima usul dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terkait rencana pemberian sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies sebelumnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen, melebihi pedoman pemerintah pusat yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

“Belum (menerima usul Kemnaker), ya. Setahu saya, ya, belum,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada wartawan di Perpustakaan Nasional, Selasa (21/12/2021) siang.

Akmal menjelaskan, pihaknya belum dapat menentukan apakah Anies melanggar aturan soal revisi kenaikan UMP DKI 2022.

Baca juga: Polemik Kenaikan UMP Jakarta Berlanjut, Anies dan Asosiasi Pengusaha Saling Sindir

Kemendagri disebut akan mendalami dinamika yang ada terlebih dulu sebelum memutuskan sesuatu.

“Kita kan pelayan publik, ya. Kita harus membuat regulasi yang betul-betul fair (adil) bagi semua pemda,” ujar Akmal.

“Jadi biarlah nanti teman-teman dari Ditjen Bangda (Bina Pembangunan Daerah) yang akan menyampaikan informasinya lebih lanjut ya,” tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi 5,1 persen.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP pada 2022 mesti sesuai dengan formula baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Jika mengacu beleid itu, maka kenaikan UMP DKI 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749, seperti yang diteken Anies sebelum direvisi belakangan.

"Kemnaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya," kata Chairul saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

"Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini," lanjutnya.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP di luar ketentuan PP 36/2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sanksi yang diatur di undang-undang itu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen. Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan upah minimum.

Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan.

Baca juga: Antara Pilpres 2024 dan Kebijakan Anies yang Revisi UMP DKI Jakarta...

Anies Baswedan melalui keterangan resmi Pemprov DKI, Sabtu (18/12/2021), menjelaskan, revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen.

Kemudian, diprediksi inflasi akan terkendali di posisi 3 persen (2-4 persen), dan proyeksi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi ekonomi Indonesia, keputusan kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

Dengan pertimbangan itu, Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan UMP tahun 2022 menjadi sebesar Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.