Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 400,1 Triliun Dana Desa Sudah Tersalur sejak 2015, Jokowi: Kok pada Diam? Kaget?

Kompas.com - 20/12/2021, 11:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat melontarkan candaan ketika menjelaskan besaran penyaluran dana desa yang sudah mencapai Rp 400,1 triliun.

Pasalnya, penjelasan besaran tersebut tidak langsung mendapat sambutan hangat dari hadirin pada acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUM Desa di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (20/12/2021).

"Perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita sudah menyalurkan Rp 400,1 triliun," ujar Jokowi dipantau dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Tak Terima Dana Desa Dipotong untuk BLT dan Covid-19, Apdesi Mempawah Kalbar Minta Perpres 104 Dicabut

Jokowi kemudian berhenti sejenak untuk bertanya.

"Kok pada diam? Kaget?" lanjutnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Dia lantas menjelaskan, besaran dana desa yang sudah tersalur Rp 400,1 triliun itu dimulai dari penyaluran pada 2015 sebesar Rp 20,8 triliun.

Lalu, penyaluran pada 2016 sebesar Rp 46,7 triliun. Penyaluran pada 2017 sebesar Rp 59,8 triliun.

Penyaluran pada 2018 sebesar Rp 59,8 trilun. Lalu, penyaluran pada 2019 Rp 69,8 triliun dan pada 2020 Rp 71,1.

"Tearkhir penyaluran pada 2021 Rp 72 triliun, sehingga totalnya tadi Rp 400,1 triliun," ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah desa (pemdes) untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa.

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 628 Juta, Kades di Buton Utara Ditangkap Polisi

Presiden mengatakan, apabila salah sasaran, dana desa bisa mengalir ke tujuan yang tidak semestinya.

"Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi Rp 400,1 triliun itu gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelola tidak baik, bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya ingatkan," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, seluruh dana desa yang tersalur dapat membiayai berbagai pembangunan infrastruktur fisik di desa.

Antara lain, untuk jalan desa sudah terbangun 227.000 kilometer. Kemudian embung desa sudah terbangun 4.500 unit.

"Lalu irigasi 71.000 unit, jembatan 1,3 juta meter. Itu demeteri bukan jumlahnya," ungkap Jokowi.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com