Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Lockdown Wisma Atlet Diikuti Tracing dan Testing

Kompas.com - 17/12/2021, 14:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mendukung keputusan pemerintah yang mengisolasi atau me-lockdown  Wisma Atlet Kemayoran seusai penemuan kasus varian Omicron di Rumah Sakit Darurat Covid-19 itu.

Saleh mengatakan, lockdown tersebut mesti dilengkapi dengan testing dan tracing yang lebih luas untuk menelusuri orang-orang yang pernah berinteraksi dengan petugas yang terjangkit varian Omicron.

"Kalau pendataannya bagus, saya kira tidak sulit untuk menemukan orang-orang tersebut. Apalagi kalau penghuni dan pekerja di wisma bisa memberikan informasi. Testing dan tracing ini diperlukan untuk memastikan bahwa varian Omicron ini tidak menyebar di luar wisma," kata Saleh dalam siaran pers, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Petugas Terpapar Omicron, Wisma Atlet Sudah Tracing Semua Pasien dan Pekerja

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengimbau pasien Covid-19 yang sedang diisolasi di Wisma Atlet untuk bersabar dengan adanya kebijakan lockdown tersebut.

Menurut Saleh, lockdown perlu diterapkan untuk mengantisipasi meluasnya penularan varian Omicron karena tidak boleh ada orang yang keluar dan masuk ke lingkungan Wisma Atlet.

"Semua orang yang ada di dalam, diharapkan dapat bersabar. Begitu juga keluarga yang ada di luar diharapkan dapat menunggu. Kalaupun mau berkomunikasi, bisa melalui gadget, android, atau alat komunikasi lainnya," kata Saleh.

Kendati demikian, Saleh juga mengingatkan agar pemerintah memastikan agar seluruh penghuni Wisma Atlet dan pekerja di sana tetap sehat dan tidak tertular.

Jika ditemukan penularan, Saleh meminta agar ada penangan secara baik dan karatina di tempat yang lebih aman.

"Harus dipastikan kebutuhan logistik mereka yang ada di wisma dapat terpenuhi. Makan, minum, perlengkapan harian, dan lain-lain harus mencukupi. Dengan begitu, mereka bisa melalui hari-hari karantina di sana dengan baik," ujar dia.

Diberitakan, Pemerintah memutuskan untuk mengisolasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran selama tujuh hari ke depan, menyusul ditemukannya satu kasus Covid-19 akibat varian B.1.1.529 atau Omicron dari pekerja kebersihan di RSDC tersebut.

Baca juga: Wisma Atlet Lockdown, Pasien Masih Bisa Masuk dengan Pembatasan Ketat

Keputusan ini diambil berdasarkan rapat koordinasi dengan Menko Marinvest, Menteri Kesehatan, TNI, dan Satgas Penanganan Covid-19, yang dilanjutkan dengan rapat teknis dengan kementerian lembaga terkait.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini untuk mencegah penularan Varian Omicron pada level komunitas.

“Perkembangan situasi terakhir menjadikan pemerintah harus bertindak cepat mencegah terjadinya transmisi lokal virus Varian Omicron. Isolasi RSDC adalah langkah yang diharapkan efektif untuk tujuan tersebut," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com