Kontroversi Mulan Jameela-Ahmad Dhani, Benarkah Anggota DPR Boleh Karantina di Rumah?

Kompas.com - 15/12/2021, 12:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini ramai dikabarkan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela bersama suaminya Ahmad Dhani dan anak-anaknya tidak menjalankan karantina sepulang dari luar negeri.

Kabar itu diketahui dari pegiat media sosial Adam Deni yang mengaku menerima pesan dari seorang warganet yang dikirim melalui fitur direct message Instagram.

Melalui pesan tersebut warganet yang tak diketahui namanya itu mengaku melihat Mulan Jameela dan keluarga berada di Turki pada 2 Desember 2021. Pesan itu juga disertai dengan bukti foto.

Baca juga: Tanggapi Isu Mulan Jameela, Wamenkes: Wajib Karantina 10 Hari Tanpa Pengecualian

Namun, selang 7 hari tepatnya 9 Desember 2021, warganet itu mengatakan temannya melihat Mulan dan Dhani sedang berada di pusat perbelanjaan kawasan Pondok Indah.

Warganet tersebut juga mengungkap bahwa anak-anak Mulan dan Dhani yang juga ikut ke Turki telah melakukan aktivitas di luar rumah di Indonesia pada 9 Desember.

Kabar ini seketika menjadi sorotan publik. Pasalnya, aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri mestinya berlaku selama 10 hari.

Baca juga: Duduk Perkara Mulan Jameela dan Ahmad Dhani Dikabarkan Tak Karantina Sepulang dari Turki

Jika saja Mulan dan keluarga kembali ke Indonesia pada 3 Desember, maka seharusnya karantina karantina berakhir pada 13 Desember. Pihak Mulan dan Ahmad Dhani mengaku sudah menjalankan karantina secara mandiri di rumah mereka.

Lalu, polemik pun muncul. Bolehkah seorang anggota DPR melakukan karantina mandiri di rumah? Mengapa harus dibedakan dengan warga biasa yang wajib karantina terpusat dengan harus membayar belasan juta?

Kita tengok aturan soal karantina.

Ada pengecualian, tapi apakah anggota DPR termasuk?

Aturan soal karantina bagi pelaku pelaku perjalanan internasional diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengacu pada ketentuan itu, karantina mandiri hanya diizinkan untuk pejabat dalam negeri setingkat eselon satu ke atas. Itu pun harus dalam kepentingan usai menjalankan dinas luar.

Baca juga: Ditanya soal Karantina Mulan Jameela, Ketua Satgas: Selama Ini Para Pejabat Patuh

"Masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e. dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus sesuai kebutuhan," bunyi petikan SE.

Setidaknya, ada lima syarat bagi pejabat dalam negeri bisa mendapatkan pengurangan masa karantina yakni:

a. Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan internasional

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Nasional
Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Nasional
Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Nasional
Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Nasional
Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Nasional
Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Nasional
Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.