Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Kompas.com - 14/12/2021, 12:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, target menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 cukup ambisius tetapi harus dihadapi oleh semua pihak.

Ma'ruf beralasan, angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat sekitar 27 persen sehingga hanya tersisa waktu tiga tahun untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang singakat ini adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama," kata Ma'ruf saat membuka acara Forum Nasional Stunting yang disiarkan akun YouTube BKKBN Official, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Ma'ruf menekankan, persoalan stunting ini bukanlah persoalan masa kini, tetapi juga masa depan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," ujar dia.

Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu pun menyampaikan sejumlah hal yang mesti dilakukan guna mencapai target penurunan stunting.

Pertama, Ma'ruf menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh aktor pelaksana untuk menggerakkan dan mengarahkan upaya terbaiknya untuk mempercepat penurunan stunting.

Ia menuturkan, komitmen ini mencakup komitmen untuk menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, komitmen untuk mengoptimalkan monilisasi sumber daya, serta komitmen untuk menguatkan koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Kedua, Ma'ruf meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

"Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting," kata Ma'ruf.

Ketiga, kementerian dan lembaga diminta untuk memastikan agar sumber daya yang diperlukan untuk perepatan penurunan stunting tersedia dan terjangkau hingga kelompok sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini serta megnatasi isu yang menghambat percepatan tersebut.

Baca juga: Bantu Turunkan Angka Stunting, Tanoto Foundation Hibahkan Rp 2,8 Miliar kepada Unicef Indonesia

Keempat, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya masing-masing didukung dengan sumber daya yang mencukupi.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengajak para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan media untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

"Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yg merawat bangsa," ujar Ma'ruf menutup sambutannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com