Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Kompas.com - 14/12/2021, 12:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, target menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 cukup ambisius tetapi harus dihadapi oleh semua pihak.

Ma'ruf beralasan, angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat sekitar 27 persen sehingga hanya tersisa waktu tiga tahun untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang singakat ini adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama," kata Ma'ruf saat membuka acara Forum Nasional Stunting yang disiarkan akun YouTube BKKBN Official, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Ma'ruf menekankan, persoalan stunting ini bukanlah persoalan masa kini, tetapi juga masa depan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," ujar dia.

Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu pun menyampaikan sejumlah hal yang mesti dilakukan guna mencapai target penurunan stunting.

Pertama, Ma'ruf menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh aktor pelaksana untuk menggerakkan dan mengarahkan upaya terbaiknya untuk mempercepat penurunan stunting.

Ia menuturkan, komitmen ini mencakup komitmen untuk menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, komitmen untuk mengoptimalkan monilisasi sumber daya, serta komitmen untuk menguatkan koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Kedua, Ma'ruf meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

"Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting," kata Ma'ruf.

Ketiga, kementerian dan lembaga diminta untuk memastikan agar sumber daya yang diperlukan untuk perepatan penurunan stunting tersedia dan terjangkau hingga kelompok sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini serta megnatasi isu yang menghambat percepatan tersebut.

Baca juga: Bantu Turunkan Angka Stunting, Tanoto Foundation Hibahkan Rp 2,8 Miliar kepada Unicef Indonesia

Keempat, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya masing-masing didukung dengan sumber daya yang mencukupi.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengajak para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan media untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

"Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yg merawat bangsa," ujar Ma'ruf menutup sambutannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com