Kompas.com - 14/12/2021, 10:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menonaktifkan seorang pegawai bernama Ovelina Pratiwi setelah ikut membantu selebgram Rachel Vennya kabur dari karantina pelaku perjalanan internasional di masa pandemi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

"Sejak Oktober, yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/12/2021).

Indra menginformasikan bahwa Ovelina merupakan pegawai kontrak DPR yang bertugas di protokol Bandara.

Baca juga: Cara Rachel Vennya Kabur dari Karantina Kesehatan, Bayar Rp 40 Juta untuk 3 Orang

Menurut dia, alasan utama DPR menonaktifkan Ovelina lantaran keterlibatan dalam kasus Rachel Vennya yang kabur dari karantina usai melakukan perjalanan internasional.

"Utamanya karena kasus tersebut (dinonaktifkan)," ucap Indra.

Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa Ovelina juga bukan merupakan staf dari salah satu anggota DPR. Melainkan, yang bersangkutan diperbantukan untuk protokol di bandara.

Sementara itu, tambah Indra, Ovelina juga diketahui tidak dalam masa tugas pada saat kaburnya Rachel Vennya.

"Sehingga, segala tindakannya di luar tanggung jawab kedinasan. Karena itu pribadi," jelas Indra.

Baca juga: Rachel Vennya Divonis Hukuman Percobaan, Pakar Hukum: Terasa Tidak Adil, Tapi Sistem Hukum Kita Seperti Itu

Selain itu, DPR juga tak mengetahui apapun peran atau tindakan, bantuan yang diberikan Ovelina terhadap Rachel sehingga dapat lolos dari karantina.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Nasional
Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Nasional
Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

Nasional
Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, 'Ditinju' Boris Johnson

Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

Nasional
Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Nasional
Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Nasional
Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Nasional
KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Nasional
Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Nasional
Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Nasional
Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Nasional
Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.