Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Anwar Abbas, Waketum MUI yang Lempar Jawab Kritik dengan Jokowi

Kompas.com - 13/12/2021, 08:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Dikutip dari situs resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anwar merupakan pengajar di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Anwar menamatkan pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian menempuh S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan STIE IPWI.

Pria kelahiran Balai Mansiro, Guguak, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 15 Februari 1955, ini memperoleh gelar S3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kerap mengkritik

Kritik Anwar Abbas terhadap pemerintah tak hanya dilakukan sekali dua kali. Ia terbilang sering bersuara soal kinerja pemerintah.

Pada pertengahan 2021 misalnya, Anwar mengkritik penunjukan sejumlah komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Ia menilai kursi komisaris dijadikan alat untuk balas budi pilpres atau pemilu.

Kritik itu Anwar sampaikan sesaat setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat gitaris grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

"Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan di mana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi-posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten, dan tidak mumpuni," kata Anwar melalui keterangan pers, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Wakil Ketum MUI: Penunjukan Komisaris BUMN Lebih Banyak Bernuansa Balas Budi

"Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu," ujar dia.

Saat Undang-undang Cipta Kerja menuai polemik, Anwar juga lantang menyuarakan kritik. Ia bahkan sempat meminta pemerintah menunda pemberlakuan UU itu.

Kala itu, Anwar menilai bahwa pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa anggota DPR lebih mendengarkan aspirasi segelintir orang dibandingkan masyarakat.

Pasalnya, UU tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat umum.

"Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oligarki politik semakin tampak dengan jelas," kata Anwar, Senin (5/10/2020).

Dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Anwar mengaku sempat diperingatkan Jokowi untuk tak bicara terlalu keras. Hal itu Anwar sampaikan saat membuka pidatonya di hadapan Presiden.

"Tadi saya diingatkan Pak Jokowi, 'Pak Anwar Abbas, ngomong-nya jangan keras-keras, Pak'. Apalagi tadi ketika bertemu dengan Menteri Agama, ya berapa teman langsung mengambil momen gitu kan. Saya rasa Pak Presiden sama Pak Menteri Agama adalah orang yang sudah kebal ya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com