Sosok Anwar Abbas, Waketum MUI yang Lempar Jawab Kritik dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas tengah menjadi sorotan karena melontarkan sejumlah kritik secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Kritik itu pun seketika mendapat jawaban dari Jokowi. Saling lempar jawab kritik tersebut terjadi dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Jumat (10/12/2021).

Di hadapan Jokowi, Anwar Abbas menyoroti tingginya angka kesenjangan masyarakat. Ia juga menyinggung tentang ketimpangan penguasaan lahan.

"Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah, serta usaha kecil," kata Anwar.

Baca juga: Saat Jokowi dan Waketum MUI Anwar Abbas Lempar-Jawab Kritik

"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultramikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga, akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal," tuturnya.

Tingginya kesenjangan itu, menurut Anwar, terbukti dari masih besarnya angka indeks gini ekonomi dan indeks gini bidang pertanahan. Ia menyebutkan, sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh kalangan tertentu saja.

"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar.

Kritik bertubi itu dijawab langsung oleh Jokowi dalam momen yang sama. Jokowi bahkan sengaja tak membaca teks sambutan yang sudah disiapkan demi menjawab kritik Anwar.

Terkait penguasaan lahan, Jokowi tak membantah pernyataan Anwar. Namun, Jokowi mengaku, bukan dia yang membagi lahan tersebut.

"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tengah melakukan redistribusi lahan melalui program reforma agraria. Redistribusi lahan itu sudah mencapai 4,3 juta hektar dari total target 12 juta hektar.

Baca juga: MUI Minta Aparat Penegak Hukum Tak Melempem Tangani Kasus KKN

Lantas, siapakah sosok Anwar Abbas dan bagaimana rekam jejaknya?

Sebelum menjabat sebagai wakil ketua, Anwar duduk sebagai Sekretaris Jenderal MUI periode 2015-2020.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.

Anwar dikenal sebagai dikenal sebagai pengajar, pendakwah, dan ahli ekonomi Islam.

Dikutip dari situs resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anwar merupakan pengajar di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Anwar menamatkan pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian menempuh S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan STIE IPWI.

Pria kelahiran Balai Mansiro, Guguak, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 15 Februari 1955, ini memperoleh gelar S3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kerap mengkritik

Kritik Anwar Abbas terhadap pemerintah tak hanya dilakukan sekali dua kali. Ia terbilang sering bersuara soal kinerja pemerintah.

Pada pertengahan 2021 misalnya, Anwar mengkritik penunjukan sejumlah komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Ia menilai kursi komisaris dijadikan alat untuk balas budi pilpres atau pemilu.

Kritik itu Anwar sampaikan sesaat setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat gitaris grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

"Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan di mana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi-posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten, dan tidak mumpuni," kata Anwar melalui keterangan pers, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Wakil Ketum MUI: Penunjukan Komisaris BUMN Lebih Banyak Bernuansa Balas Budi

"Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu," ujar dia.

Saat Undang-undang Cipta Kerja menuai polemik, Anwar juga lantang menyuarakan kritik. Ia bahkan sempat meminta pemerintah menunda pemberlakuan UU itu.

Kala itu, Anwar menilai bahwa pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa anggota DPR lebih mendengarkan aspirasi segelintir orang dibandingkan masyarakat.

Pasalnya, UU tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat umum.

"Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oligarki politik semakin tampak dengan jelas," kata Anwar, Senin (5/10/2020).

Dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Anwar mengaku sempat diperingatkan Jokowi untuk tak bicara terlalu keras. Hal itu Anwar sampaikan saat membuka pidatonya di hadapan Presiden.

"Tadi saya diingatkan Pak Jokowi, 'Pak Anwar Abbas, ngomong-nya jangan keras-keras, Pak'. Apalagi tadi ketika bertemu dengan Menteri Agama, ya berapa teman langsung mengambil momen gitu kan. Saya rasa Pak Presiden sama Pak Menteri Agama adalah orang yang sudah kebal ya," kata dia.