Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Adapun hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar secara hibrida, Kamis (9/12/2021).

"Penekanan saya bahwa kita harus mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua," kata Retno dalam konferensi persnya, Kamis (9/12/2021).

Retno menjelaskan, dalam demokrasi inklusivitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Menurut dia, tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pemulihan dan semua aspirasi harus didengarkan sesuai dengan semangat demokrasi.

"Pemulihan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, utamanya mereka yang paling rentan dan paling terdampak oleh pandemi," ujarnya.

"Seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas dan masyarakat lokal," kata Retno.

Selain itu, dalam pembukaan BDF, Retno juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga yang terdampak pandemi.

Ini mulai dari bantuan sembako kepada 28,8 juta orang, bantuan tunai kepada 9,9 juta keluarga dan batuan Program Keluarga harapan kepada 10 juta keluarga.

Baca juga: Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Retno mengatakan, berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional telah muncul peringatan bahwa kemungkinan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antarnegara.

Menurut dia, sekitar 90 persen negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan per kapita pra pandemi di tahun 2022, sementara negara berkembang akan memerlukan waktu jauh lebih lama.

"Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik," ujarnya.

Namun, ia menyayangkan norma dan aturan ekonomi internasional saat ini masih kurang demokratis dan inklusif.

Baca juga: Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Oleh karena itu, menurut Retno sudah saatnya mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya.

"Tidak boleh saya beri kan contoh tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya," ucap dia.

Adapun BDF tahun ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Selain itu, turut berpartisipasi dalam acara ini Sekjen PBB Antonio Guterres dan 18 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Kemudian Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaya Mahuta dan sebagainya.