Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa pulih dari kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar secara hybrid, Kamis (9/12/2021).

"Dalam demokrasi keadilan berarti setiap orang dapat memperoleh haknya dan mencapai kemakmuran," kata Retno dalam konferensi persnya, Kamis (9/12/2021).

"Artinya setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk pulih," lanjut dia.

Baca juga: Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Retno mengatakan, berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional telah muncul peringatan bahwa kemungkinan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antar negara.

Kata dia, sekitar 90 persen negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan per kapita pra pandemi di tahun 2022, sementara negara berkembang akan memerlukan waktu jauh lebih lama.

"Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik," ujarnya.

Namun, ia menyayangkan norma dan aturan ekonomi internasional saat ini masih kurang demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, menurut Retno sudah saatnya mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya.

Baca juga: Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

"Tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya," ucap dia.

Adapun BDF tahun ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Serta turut berpartisipasi pula adalah Sekjen PBB Antonio Guterres dan 18 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Kemudian Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaya Mahuta dan sebagainya.