Kompas.com - 09/12/2021, 15:37 WIB
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menjelaskan isu utama yang dibahas dalam pertemuan pertama G20 Sherpa Track yang terlaksana mulai 7-8 Desember 2021 di Bali. Konferensi pers berlangsung secara virtual, Selasa (7/12/2021). KOMPAS.com/Fika Nurul UlyaMenteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menjelaskan isu utama yang dibahas dalam pertemuan pertama G20 Sherpa Track yang terlaksana mulai 7-8 Desember 2021 di Bali. Konferensi pers berlangsung secara virtual, Selasa (7/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa pulih dari kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar secara hybrid, Kamis (9/12/2021).

"Dalam demokrasi keadilan berarti setiap orang dapat memperoleh haknya dan mencapai kemakmuran," kata Retno dalam konferensi persnya, Kamis (9/12/2021).

"Artinya setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk pulih," lanjut dia.

Baca juga: Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Retno mengatakan, berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional telah muncul peringatan bahwa kemungkinan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antar negara.

Kata dia, sekitar 90 persen negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan per kapita pra pandemi di tahun 2022, sementara negara berkembang akan memerlukan waktu jauh lebih lama.

"Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik," ujarnya.

Namun, ia menyayangkan norma dan aturan ekonomi internasional saat ini masih kurang demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, menurut Retno sudah saatnya mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya.

Baca juga: Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

"Tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya," ucap dia.

Adapun BDF tahun ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Serta turut berpartisipasi pula adalah Sekjen PBB Antonio Guterres dan 18 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Kemudian Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaya Mahuta dan sebagainya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.