Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Kompas.com - 09/12/2021, 15:37 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa pulih dari kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar secara hybrid, Kamis (9/12/2021).

"Dalam demokrasi keadilan berarti setiap orang dapat memperoleh haknya dan mencapai kemakmuran," kata Retno dalam konferensi persnya, Kamis (9/12/2021).

"Artinya setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk pulih," lanjut dia.

Baca juga: Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Retno mengatakan, berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional telah muncul peringatan bahwa kemungkinan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antar negara.

Kata dia, sekitar 90 persen negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan per kapita pra pandemi di tahun 2022, sementara negara berkembang akan memerlukan waktu jauh lebih lama.

"Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik," ujarnya.

Namun, ia menyayangkan norma dan aturan ekonomi internasional saat ini masih kurang demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, menurut Retno sudah saatnya mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya.

Baca juga: Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

"Tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya," ucap dia.

Adapun BDF tahun ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Serta turut berpartisipasi pula adalah Sekjen PBB Antonio Guterres dan 18 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Kemudian Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaya Mahuta dan sebagainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com