Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/12/2021, 18:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia dijaga dan diperketat untuk mencegah varian baru Covid-19, Omricon.

Wapres meminta agar penjagaan itu dilakukan supaya varian baru tersebut tidak masuk ke Indonesia.

"Dalam konteks varian baru ini, kita mesti ekstra hati-hati menjaga. Wapres selalu mengingatkan untuk menjaga setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia, apakah pintu udara, laut, itu yang harus dijaga ketat," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

Masduki mengatakan, upaya penjagaan itu telah disanggupi para aparat terkait baik dari imigrasi, kepolisian, hingga Badan Intelejen Negara (BIN).

Menurut dia, pihak-pihak tersebut telah sigap melakukan tugasnya dalam menjaga pintu masuk tersebut.

"Setiap arahan Wapres selalu memperingatkan tingkat kehati-hatian yang tinggi antara mengerem dan mengegas dalam konteks kebangkitan ekonominya. Kalau terlalu mengegas untuk kebangkitan ekonominya tapi lalai dalam menjaga protokol kesehatan, itu bisa jebol seperti negara lain," kata dia.

Masduki mengatakan, tahun 2022 pun menjadi tahun yang riskan karena Indonesia merupakan tuan rumah G20.

Meskipun kegiatannya dilaksanakan di tingkat elite, kata dia, tetapi kegiatan tersebut telah dimulai sejak Desember hingga November 2022.

"Sehingga mungkin di situ akan ada penjagaan-penjagaan yang ketat, disiplin bahwa ada semacam regulasi khusus tapi tingkat kehati-hatian tetap tinggi," kata Masduki.

Lebih lanjut Masduki mengatakan, pemerintah terus intensif melakukan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Varian Omicron Terdeteksi di Negara Tetangga, Epidemiolog: Bisa Masuk Indonesia dalam Waktu Dekat

Presiden terus menginstruksikan kepada pemerintah daerah, BIN, polisi, dan TNI untuk melaksanakan vaksinasi tersebut.

Sebab jika hanya mengandalkan aparat birokrasi tanpa melibatkan TNI/Polri, kata dia?vaksinasi Covid-19 di Tanah Air tidak akan berhasil seperti saat ini.

"Saya kira itu tetap intensif karena target untuk mencapai 70 persen herd immunity masih jadi prioritas pemerintah," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com