Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Kompas.com - 03/12/2021, 14:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan pentingnya peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Bintang menuturkan, akses atas fasilitas kesehatan merupakan hal penting, sebab populasi perempuan dan anak tercatat dua pertiga dari jumlah masyarakat Indonesia.

“Bagi perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui, mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses berbagai layanan kesehatan dasar seperti periksa kehamilan secara berkala, hingga kesulitan menjalani persalinan akibat dinyatakan positif Covid-19," kata Bintang, dalam konferensi Women's Health: Social Capital and Resilience during the Covid- 19 Pandemic, dikutip dari siaran pers, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karier

"Bagi anak-anak, selain akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, mereka juga jauh menjadi lebih rentan terpapar karena tidak semua usia anak boleh mendapatkan vaksinasi (Covid-19),” tutur dia.

Bintang mengatakan, pihaknya telah berkontribusi dalam upaya peningkatan peran perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan.

Kemudian, ikut berpartisipasi, mendapatkan manfaat, dan memiliki kontrol dalam pembangunan.

"Khususnya dalam menangani isu kesehatan reproduktif ibu dan anak perempuan," kata dia.

Bintang juga meminta agar upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dilakukan melalui intervensi peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya berkomitmen menurunkan tingkat kematian ibu.

Kemenkes juga secara proaktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi.

"Kami menginisiasi dan mengintegrasikan perencanaan kesehatan reproduksi untuk ibu dan anak untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai urgensi masalah kesehatan ibu dan anak," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, infrastuktur, perlengkapan kesehatan dan kebutuhan lain termasuk penguatan sistem rujukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com