Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Kompas.com - 02/12/2021, 17:27 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menggencarkan whole genome sequencing untuk melacak keberadaan varian baru virus Covid-19 B.1.1.529 atau Omicron.

Epidemiolog asal Indonesia untum Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, varian virus tersebut bukan tidak mungkin sudah masuk ke Indonesia.

“Perbanyak surveilance whole genome sequencing sebab hanya dengan cara itu kita bisa mendeteksi dan memahami varian baru ini,” sebut Dicky pada Kompas.com, Kamis (2/12/2021).

Dicky menyarankan surveilance dilakukan pada penderita Covid-19 sejak awal November.

Baca juga: 25 Negara Telah Laporkan Varian Omicron, Mana Saja?

“Jadi kira-kira orang dari perjalanan sekitar Afrika atau kontak erat dengan orang dari Afrika bisa dicek, satu bulan terakhir bisa dicek. Begitu pun penderita Covid-19 sejak bulan November,” tutur dia.

Dicky juga berharap agar masyarakat tidak meremehkan keberadaan varian Omicron meski penelitian awal menyebutkan varian ini menyebabkan infeksi dengan gejala ringan.

“Tetap saja meski disebut gejala ringan, tapi Covid-19 berbeda dengan flu biasa. Dia tetap bisa menyebabkan kematian karena munculnya badai sitokin, atau membuat infeksi pada organ-organ vital seperti jantung, hati dan ginjal,” paparnya.

Selain itu, lanjut Dicky, Omicron juga disebut memiliki tingkat penularan lebih tinggi dari varian Delta.

Baca juga: Perbandingan Varian Omicron dengan Varian Delta, Ahli: Belum Tentu Lebih Berbahaya

Meski presentasi tingkat kematiannya tetap berada di angka 1 persen, namun kondisi itu bisa menyebabkan perburukan ketika pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di sebuah negara itu tidak berjalan optimal.

“Angka kematian tetap bisa tinggi, karena 1 persen dari 1.000 kasus infeksi dengan 10.000 kasus infeksi berbeda,” kata dia.

Dalam pandangan Dicky kebijakan pemerintah yang hendak menerapkan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat perataan Natal 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru) sudah cukup baik.

Hanya yang perlu menjadi catatan adalah konsistensi penerapan testing, tracing dan treatment (3T) dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Karena kita itu sering enggak sabar. Selalu ingin agar PPKM segera berakhir, tapi jadi abai (protokol kesehatan) sikap ini yang membahayakan orang-orang sekitar,” pungkas dia.

Baca juga: Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Diketahui Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengayakan sebanyak 23 negara telah mengkonfirmasi keberadaan varian Omicron.

Nadia mengungkapkan per 1 Desember, varian baru Covid-19 dari Afrika Selatan itu telah menjangkit Inggris, Austria, Italia, Jerman, dan Australia.

Ia juga menduga bahwa jumlah negara yang terjangkit varian baru tersebut masih akan terus bertambah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com