Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Kompas.com - 02/12/2021, 12:14 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat menemui Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo untuk meminta masukan soal kebijakan khusus saat Natal dan tahun baru (Nataru), Rabu (1/12/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat menemui Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo untuk meminta masukan soal kebijakan khusus saat Natal dan tahun baru (Nataru), Rabu (1/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemui Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo untuk meminta masukan soal kebijakan khusus saat Natal dan tahun baru (Nataru), Rabu (1/12/2021).

Dari pertemuan tersebut, Muhadjir memperoleh sejumlah petunjuk yang akan  dikoordinasikan kembali dengan pihak-pihak terkait lainnya.

"Sehingga nanti diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Nataru ini dapat sesuai dengan harapan semua pihak," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Strategi Pengendalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Muhadjir memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk libur Nataru merupakan bagian dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini diterapkan di Tanah Air, baik di Jawa-Bali maupun di luar dua pulau tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan yang telah disepakati saat ini selama libur Nataru yakni dengan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia.

"Artinya, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sebagian besar diadopsi dari ketentuan yang berlaku pada saat diberlakukannya PPKM level 3," kata dia.

Sementara itu, Romo Haryo mengatakan, gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) akan menunggu keputusan pemerintah.

Romo Haryo meyakini bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak.

“Jemaah gereja Katolik akan menyesuaikan. Jadi, meskipun Natal itu biasanya ada yang merayakan lewat tengah malam, pasti kalau nanti pemerintah memutuskan untuk tidak mengizinkan kerumunan lewat tengah malam, kami akan ikut menyesuaikan,” ujar dia.

Baca juga: Catat, Ini Aturan Perjalanan Darat Selama Libur Nataru

Selain itu, pihaknya akan mengirimkan surat edaran kepada gereja Katolik untuk memberikan sosialisasi tentang hal tersebut.

Nantinya, surat edaran sosialisasi itu juga secara resmi akan ditembuskan kepada pemerintah.

Sebelumnya, Muhadjir juga menemui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) untuk meminta masukan yang sama terkait dengan kebijakan pemerintah selama libur Nataru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.