Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Kompas.com - 02/12/2021, 11:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dilihat dari sisi syariahnya.

Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah juga harus berlangsung efisien dan kompetitif agar menjadi pilihan bagi masyarakat.

"Ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya, melainkan juga harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan rasional bagi semua orang, tidak hanya kaum muslim," kata Ma'ruf di acara pembukaan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia, Kamis (2/12/2021).

Termasuk, dalam hal ini, perkembangan digital yang mulai merambah ke sektor ekonomi.

Ma'ruf meyakini bahwa DPS dapat menyesuaikan diri dengan cepat mengikuti perkembangan fenomena ekonomi yang bergerak ke arah digital tersebut.

Baca juga: Maruf Minta Program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Segera Membuahkan Hasil

Menurut dia, DPS memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Sebab, dalam ekonomi digital, kata dia, masalah yang muncul sangat berbeda dibandingkan sebelumnya.

"Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini," kata dia.

Di samping itu, ujar Ma'ruf, DSN-MUI yang mempunyai tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi yang sangat memungkinkan untuk merespons kebutuhan tersebut.

DSN diharapkan terus dikembangkan, mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.

"Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah mu’amalah merupakan ladang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Dianugerahi Gelar Bapak Pelopor Ekonomi Syariah dari UIN Ar-Raniry Aceh

Lebih lanjut, Ma'ruf berharap agar Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia tahun 2021 dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik di antara stakeholders ekonomi syariah.

Dengan demikian, penguatan ekonomi syariah di Indonesia pun dapat dilakukan secara lebih mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com