Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Kompas.com - 30/11/2021, 16:41 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

Lebih lanjut, kata dia, Republik Seychelles juga ingin berkolaborasi perihal investasi ekonomi biru, penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mencapai koherensi ekonomi biru, eksplorasi sarana dan prasarana, dan peningkatan kapasitas SDM KP.

Baca juga: Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

Turut serta dalam workshop, Presiden ketiga Republik Seychelles James Alix Michel. Ia menyebut bahwa Seychelles dan Indonesia memiliki semangat yang sama dalam dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (SDA).

Keduanya, kata Michel, adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya laut.

Untuk diketahui, di bawah kepemimpinan Michel, Seychelles memulai perjalanan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki rencana tata ruang laut yang komprehensif di seluruh wilayah lautnya.

Seychelles juga menjadi negara pertama yang meluncurkan obligasi biru berdaulat di dunia atau sovereign blue bond di sela-sela Our Ocean Conference pada 28 Oktober 2018 di Bali.

Michel juga menulis buku berjudul Rethinking the Oceans-Towards the Blue Economy yang diterbitkan oleh Paragon House pada Juni 2016.

“Saya yakin bahwa baik Seychelles dan Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat, ekosistem, dan negara masing-masing dengan menerapkan prinsip blue economy,” kata Michel.

Baca juga: Seychelles Jajaki Kerja Sama Bidang Pariwisata dengan Bangka Belitung

Sebagai informasi, saat ini sama Indonesia dan Seychelles masih sebatas perdagangan produk perikanan.

Tercatat, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Seychelles pada 2020 mencapai 546.428 dollar Amerika Seikat (AS).

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 733 persen dari periode 2019 yang hanya sebesar 74.449 dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com