Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Kompas.com - 01/12/2021, 11:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemenuhan gizi anak dalam rangka mencegah stunting memanfaatkan kearifan lokal.

Selain itu, Ma'ruf juga mengarahkan agar penanganan stunting di Tanah Air dilakukan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021).

"Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana ibu-ibu ataupun keluarga sejak dini, dengan kearifan lokalnya memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dikutip dari siaran pers, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Wapres Harap Ilmuwan dan Peneliti Terus Lakukan Kajian yang Respons Persoalan Masyarakat

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan demikian, daerah lainnya pun diharapkan dapat turut memanfaatkan sumber gizi di daerahnya masing-masing dalam rangka mencegah stunting.

Dalam pertemuan, kata Masduki, Wapres meminta agar upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14 persen pada 2024 segera dilakukan.

"Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf Amin)," ujar dia.

Wapres pun meminta BKKBN lebih intensif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, khususnya yang memiliki kasus stunting tinggi.

Baca juga: Menko PMK Sebut Bayi dengan Berat Rendah Salah Satu Pemicu Stunting

Selain itu, Wapres juga meminta agar dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres," ujar Masduki. 

Di samping itu, BKKBN juga diminta untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.

Menurut Wapres, dengan terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, maka dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Baca juga: Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com