Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Selain itu, Ma'ruf juga mengarahkan agar penanganan stunting di Tanah Air dilakukan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021).

"Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana ibu-ibu ataupun keluarga sejak dini, dengan kearifan lokalnya memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dikutip dari siaran pers, Rabu (1/12/2021).

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan demikian, daerah lainnya pun diharapkan dapat turut memanfaatkan sumber gizi di daerahnya masing-masing dalam rangka mencegah stunting.

Dalam pertemuan, kata Masduki, Wapres meminta agar upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14 persen pada 2024 segera dilakukan.

"Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf Amin)," ujar dia.

Wapres pun meminta BKKBN lebih intensif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, khususnya yang memiliki kasus stunting tinggi.

Selain itu, Wapres juga meminta agar dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres," ujar Masduki. 

Di samping itu, BKKBN juga diminta untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.

Menurut Wapres, dengan terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, maka dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing.