Kompas.com - 30/11/2021, 05:27 WIB
Koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan keadilan Refly Harun di Restauran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021). KOMPAS.com / IRFAN KAMILKoalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan keadilan Refly Harun di Restauran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menyinggung dugaan keterlibatan menteri dalam bisnis polymerase chain reaction (PCR) Covid-19.

Adapun, bisnis pemeriksaan tes Covid-19 yang dilakukan PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) diduga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Perwakilan Koalisi Refly Harun mengatakan, dalam prinsip good goverment dan clean goverment seharusnya dua menteri itu malu jika benar terlibat dalam bisnis tersebut.

"Kalau kita kaitkan dengan prinsip good goverment dan clean goverment maka peradaban-peradaban negara yang sangat menghargai prinsip ini, pejabat yang terlibat dalam benturan kepentingan seperti ini biasanya sudah mengundurkan diri, karena ada perasaan malu," ujar Refly di Restauran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Menurut Refly, jika pengambil kebijakan juga melaksanakan bisnis terhadap kebijakan yang telah diambil maka terjadi kesalahan fatal dalam prinsip good goverment dan clean goverment.

Kesalahan itu, kata dia, berlaku baik secara langsung dilakukan oleh pejabat penentu kebijakan itu maupun tidak langsung namun berkaitan dengan pejabat tersebut.

"Saya berharap pejabat yang bersangkutan itu menunjukan rasa malu seperti pejabat negara lain. Kalaupun tidak (malu), karena (pejabat) bagian dari sebuah sistem pemerintahan kabinet di mana ada penghulunya. Maka harusnya presiden yang bertindak untuk memberhentikan,” ucap Refly.

Perwakilan koalisi lainnya, Novel Baswedan menyebutkan, ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam bisnis PCR Covid-19 tersebut.

Baca juga: Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Adapun dugaan itu dikemukakan setelah koalisi melakukan penyelidikan singkat terkait dugaan keterlibatan pejabat pada perusahaan pelaksana pemeriksaan tes Covid-19 itu.

"Beberapa waktu lalu saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini. Di sana saya dan kawan-kawan bisa mulai memahami lebih jelas soal bahwa ada dugaan kolusi, atau korupsi. Maka ini jadi hal menarik," ucap Novel.

Dalam penyelidikan singkat tersebut, ujar Novel, terdapat beberapa pihak yang diduga memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk memonopoli dan menguasai bisnis PCR.

Eks Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK ini mengatakan, dugaan adanya penguasaan bisnis tersebut membuat harga tes PCR di Indonesia menjadi lebih mahal dibanding harga tes PCR di India.

"Dan dengan penguasaan tersebut terjadi di Indonesia. Harga PCR sangat mahal dan ini dibebankan pada negara dengan pembiayaan Covid-19 dan juga pada kita semua," kata Novel.

Baca juga: Sambangi KPK, Prima Tagih Komitmen KPK Usut Dugaan Keterlibatan Luhut-Erick Thohir di Bisnis PCR

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

Nasional
Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.