Satgas: Kami Minta Pekerja Menjadwal Ulang Mudik Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 26/11/2021, 18:08 WIB
Ilustrasi arus balik libur Natal dan Tahun Baru JASA MARGAIlustrasi arus balik libur Natal dan Tahun Baru

JAKARTA, KOMPAS.com -  Para pekerja diminta menjadwalkan ulang tradisi mudik atau pulang kampung saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Pemerintah mengingatkan potensi perpindahan virus corona dari kota ke desa dan klaster keluarga akibat aktivitas mudik tersebut.

"Bagi para pekerja kami meminta menjadwal ulang tradisi pulang kampung atau mudik saat Nataru. Ini tentunya untuk memastikan sirkulasi virus tidak pindah dari kota ke desa. Atau akan berpotensi menimbulkan klaster baru di kampung halaman," uja rJuru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Brotoasmoro dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Tanpa Kesadaran Masyarakat, Larangan Mudik Dinilai Tidak Cukup Antisipasi Gelombang Ketiga

"Bahkan terlebih bahaya lagi menciptakan klaster-klaster keluarga baru yang bermunculan. Demi orangtua dan kerabat di kampung halaman, kita jadwalkan ulang di saat yang lebih tepat, lebih aman dan risiko kerumunan tidak ada," tegasnya.

Reisa mengingatkan, telah terbukti dampak dari mudik Lebaran 2021 dan mobilitas tinggi pada periode Natal-Tahun Baru sebelumnya menimbulkan siklus penularan baru Covid-19.

Libur Idul Fitri menyebabkan penambahan kasus harian Covid-19 berkisar antara 50.000 atau mengalami kenaikan lebih dari 1.000 persen dari bulan sebelumnya.

Kemudian, libur Maulid Nabi dan Natal 2020 menambah lebih dari 5.000 kasus harian baru atau naik 100 persen dari bulan sebelumnya.

Baca juga: Menko PMK Ajak Umat Kristen Waspada Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

"Oleh karenanya, Instruksi Mendagri Nomor 62/2021 memberlakukan larangan cuti bagi ASN, TNI, Kepolisian, BUMN dan karyawan swasta selama periode Nataru," tegas Reisa.

Selain itu, Instruksi Mendagri yang sama juga meminta pemerintah daerah meniadakan kegiatan seni, budaya dan olahraga pada 24 Desmeber 2021 hingga 2 Januari 2022.

Lalu, pemerintah daerah pun diminta menutup semua alun-alun pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022.

"Serta mengatur aktivitas PKL agar tetap bisa menjaga jarak," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.