Satgas: Kami Minta Pekerja Menjadwal Ulang Mudik Natal dan Tahun Baru

JAKARTA, KOMPAS.com -  Para pekerja diminta menjadwalkan ulang tradisi mudik atau pulang kampung saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Pemerintah mengingatkan potensi perpindahan virus corona dari kota ke desa dan klaster keluarga akibat aktivitas mudik tersebut.

"Bagi para pekerja kami meminta menjadwal ulang tradisi pulang kampung atau mudik saat Nataru. Ini tentunya untuk memastikan sirkulasi virus tidak pindah dari kota ke desa. Atau akan berpotensi menimbulkan klaster baru di kampung halaman," uja rJuru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Brotoasmoro dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Tanpa Kesadaran Masyarakat, Larangan Mudik Dinilai Tidak Cukup Antisipasi Gelombang Ketiga

"Bahkan terlebih bahaya lagi menciptakan klaster-klaster keluarga baru yang bermunculan. Demi orangtua dan kerabat di kampung halaman, kita jadwalkan ulang di saat yang lebih tepat, lebih aman dan risiko kerumunan tidak ada," tegasnya.

Reisa mengingatkan, telah terbukti dampak dari mudik Lebaran 2021 dan mobilitas tinggi pada periode Natal-Tahun Baru sebelumnya menimbulkan siklus penularan baru Covid-19.

Libur Idul Fitri menyebabkan penambahan kasus harian Covid-19 berkisar antara 50.000 atau mengalami kenaikan lebih dari 1.000 persen dari bulan sebelumnya.

Kemudian, libur Maulid Nabi dan Natal 2020 menambah lebih dari 5.000 kasus harian baru atau naik 100 persen dari bulan sebelumnya.

Baca juga: Menko PMK Ajak Umat Kristen Waspada Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

"Oleh karenanya, Instruksi Mendagri Nomor 62/2021 memberlakukan larangan cuti bagi ASN, TNI, Kepolisian, BUMN dan karyawan swasta selama periode Nataru," tegas Reisa.

Selain itu, Instruksi Mendagri yang sama juga meminta pemerintah daerah meniadakan kegiatan seni, budaya dan olahraga pada 24 Desmeber 2021 hingga 2 Januari 2022.

Lalu, pemerintah daerah pun diminta menutup semua alun-alun pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022.

"Serta mengatur aktivitas PKL agar tetap bisa menjaga jarak," tambahnya.