Ketua Panja Targetkan Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS Sebelum Masa Sidang Berakhir

Kompas.com - 26/11/2021, 17:25 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya (kiri) bersama M Nurdin (kanan) mendengarkan pandangan anggota Badan Legislasi saat Rapat Panja di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Rapat Panja tersebut membahas penyusunan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAWakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya (kiri) bersama M Nurdin (kanan) mendengarkan pandangan anggota Badan Legislasi saat Rapat Panja di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Rapat Panja tersebut membahas penyusunan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya menargetkan, rapat pleno penetapan draf RUU TPKS digelar sebelum masa sidang ditutup pada 15 Desember 2021 mendatang.

"Target saya sebagai ketua panja tentu harus diplenokan secepatnya sebelum masa sidang ini selesai. Masa sidang ini selesai 15 Desember, jadi kita kita tetap berharap seelum 15 desember ini bisa diplenokan," kata Willy, dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Dukung RUU TPKS Segera Disahkan, Lakpesdam NU: Kekerasan Seksual Lebih Berat dari Korupsi

Sedianya, rapat pleno tersebut digelar pada Kamis (25/11/2021), tetapi diundur karena belum mendapatkan persetujuan dari mayoritas fraksi.

Willy menyebutkan, sejauh ini baru terdapat empat fraksi yang bulat mendukung RUU TPKS yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, dengan jumlah tersebut, RUU TPKS dapat gugur jika rapat pleno dipaksakan digelar.

"Kalau dilakukan pleno bisa saja, tapi kalau gagal patah sudah undang-undang ini Banyak contoh kasusnya, jadi banyak rancangan undang-undang yang patah dan itu tidak bisa lagi diusulkan," kata dia.

Baca juga: Jika RUU TPKS Tidak Disahkan 2021, Pemerintah Pertimbangkan Ambil Alih dari DPR

Willy menuturkan, musyawarah mufakat juga sudah hampir tidak bisa ditempuh, sehingga satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah mencari suara mayoritas agar draf RUU TPKS dapat ditetapkan.

"Lobi-lobi itu dilakukan pengusul dan oleh beberapa kelompok-kelompok yang concern lah, itulah yang paling penting. Sekarang medianya lebih banyak kepada untuk melakukan lobi-lobi politik lintas fraksi," ujar Willy.

Ia menjelaskan, setelah draf RUU TPKS disetujui dalam rapat pleno Baleg, tahap berikutnya adalah rapat paripurna DPR untuk menjadikan RUU TPKS sebagai RUU hak inisatif DPR.

Setelah itu, draf RUU TPKS akan dikirimkan ke pemerintah untuk diterbitkan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah sebelum dilakukan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.