Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Aksi PP di Depan Gedung DPR, Bamsoet: Keluarkan Statement Harus Terukur, Tak Boleh Menyinggung

Kompas.com - 25/11/2021, 15:38 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Bambang Soesatyo merespons aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung DPR, Kamis (25/11/2021) siang.

Adapun aksi itu dilakukan Pemuda Pancasila untuk menuntut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta maaf atas pernyataannya yang dilontarkan beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya, Junimart meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan organisasi massa (ormas) yang kerap terlibat bentrok.

"Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman dalam mengeluarkan statement harus terukur dan tidak boleh menyinggung suatu organisasi kelompok atau siapapun lah," ujar Bamsoet di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

"Sehingga kita harapkan ada rasa saling menghormati dari kita semua. Menurut saya semua peristiwa akan memberikan pembelajaran bagi semuanya," ucap dia.

Sebagai salah seorang pengurus dari ormas tersebut, Bamsoet pun berpesan agar permasalahan itu dapat diselesaikan secara baik.

Baca juga: Tersinggung Pernyataan Junimart Girsang, Anggota Pemuda Pancasila Geruduk DPRD Banyumas: Tiada Maaf

Ia berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

"Saya berharap kawan-kawan, adik-adik saya di Pemuda Pancasila bisa menyelesaikan dengan baik tentu dengan komitmen perdamaian yang tidak boleh lagi diulangi," tutur Bamsoet

"Sekaligus memberikan pesan pada publik dan masyarakat lain bahwa kita hidup saling menghargai," kata dia.

Sebelumnya, Junimart meminta Kemendagri tidak memperpanjang bahkan mencabut izin organisasi masyarakat yang telah menciptakan keresahan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi pemberitaan di sejumlah media massa terkait bentrokan antar Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila di Ciledug, Kabupaten Tangerang.

Bentrokan ini diduga terjadi akibat perebutan penguasaan lahan.

Sebagai solusi lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mendesak Kemendagri segera menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrokan, serta meresahkan masyarakat.

Baca juga: Usai Didemo PP, Junimart Girsang Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Ormas

Sebab, kata Junimart, pendirian ormas bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum.

Namun, imbas dari pernyataan tersebut, sejumlah anggota ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk mendesak Junimart meminta maaf atas pernyataannya.

Junimart pun diketahui telah meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas pernyataannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com