Kompas.com - 25/11/2021, 10:50 WIB
Pegawai memeriksa beras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021). Kementerian Sosial mendistribusikan 458.880 kilogram beras Bulog kepada 45,888 warga terdampak PPKM pandemi COVID-19 di Rokan Hilir dan sebanyak 18.254 orang diantaranya juga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu untuk tahap 14 dan 15. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidPegawai memeriksa beras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021). Kementerian Sosial mendistribusikan 458.880 kilogram beras Bulog kepada 45,888 warga terdampak PPKM pandemi COVID-19 di Rokan Hilir dan sebanyak 18.254 orang diantaranya juga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu untuk tahap 14 dan 15. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Sosial memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setalah ada temuan lebih dari 1.000 aparatur sipil negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menerima bantuan sosial (bansos).

Ace mengingatkan, ASN seharusnya tidak mendapatkan bansos karena mereka sudah mendapatkan penghasilan setiap bulan dari negara dengan berbagai tunjangan.

"Kami mendesak kepada Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Demikian juga pemerintah daerah yang selama ini memberikan input DTKS juga harus obyektif, akurat dan tepat sasaran," kata Ace dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: 31.624 ASN Terindikasi Terima Bansos, Menpan-RB: Data Kemensos Tak Begitu Akurat

Politikus Partai Golkar itu pun meminta Kemensos untuk segera mengidentifikasi ASN yang terdata sebagai peneriama bansos untuk dimintai klarifikasi mengapa mereka terdata sebagai penerima bansos.

Ia mengatakan, ASN yang menerima bansos sebaiknya secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos.

Jika tidak, maka harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada ASN tersebut karena masih ada warga yang lebih berhak menerima bantuan.

"Apalagi jika penerima bantuan sosialnya itu yang berstatus golongan III dan IV. Pasti secara penghasilan sudah sangat tidak wajar jika mereka mendapatkan bantuan sosial," ujar Ace.

Ace mengatakan, anggota DPRD di Sulsel juga wajib mengawasi kinerja Dinas Sosial dalam memasukkan data penerima bansos yang diserahkan ke Kemensos.

"Ingat, yang meng-input data penerima bansos itu ya Dinas Sosial kabupaten/kota. Merekalah yang seharusnya lebih bertanggungjawab untuk memastikan akurasi data penerima bansos itu," kata dia.

Baca juga: Lebih dari 1.000 ASN di Sulsel Ditemukan Terima Bansos PKH dan BPNT

Diberitakan, lebih dari 1.000 orang ASN di Sulselditemukan menerima bansos lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.