Aset BLBI Senilai Rp 492 Miliar Akan Diserahkan ke Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menyerahkan aset eks BLBI senilai Rp 492 miliar kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga.

"Pada hari Kamis, 25 November 2021, Satgas BLBI akan menyerahkan aset eks BLBI sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Bogor dan kepada 7 kementerian/lembaga negara dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP)," ujar Mahfud, dalam konferensi pers, Senin (21/11/2021).

Adapun ketujuh kementerian/lembaga tersebut meliputi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama (Kemenag), Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Baca juga: Mahfud MD: Satgas BLBI Somasi Kaharudin Ongko dan Agus Anwar

"Seluruh aset yang bernilai Rp 492 miliar ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, salah satu aset yang dilakukan PSP pada Kemenag, yaitu aset yang berlokasi di Kecamatan Gambir, Jakarta, seluas 1.107 meter persegi.

Aset tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program Pendidikan Kader Ulama Internasional Masjid Istiqlal (PKUMI) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI).

"Dalam penggunaannya oleh Kementerian Agama, aset ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat dalam meningkatkan sumber daya umat," ungkap Mahfud.

Seperti diketahui, pada 1997-1998 Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan.

Kemudian pemerintah dipaksa untuk melakukan penjaminan atau blanket guarantee kepada seluruh bank di Indonesia.

Baca juga: Tommy Soeharto, antara Satgas BLBI dan Pembangunan Rest Area

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan.

Bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, SUN masih dipegang oleh BI. Dalam situasi itu, banyak bank mengalami penutupan, penggabungan (merger), bahkan akuisisi.

Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai Rp 110,45 triliun.