Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Ingin Marah Ketika Evaluasi Kinerja BUMN...

Kompas.com - 22/11/2021, 12:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menegur jajaran direksi BUMN. Pernyataan keras disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada jajaran direksi dan komisaris PT PLN serta PT Pertamina di Istana Kepresidenan Bogor baru-baru ini.

Mulanya, Presiden meminta kedua perusahaan itu mempersiapkan diri untuk menghadapi transisi dari energi fosil ke energi hijau.

Jokowi menekankan bahwa PLN dan Pertamina harus siap menghadapi transisi itu.

“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Pernah Bentak Dirut Pertamina, Kenapa?

Pemaparan Jokowi pun berlanjut evaluasi kepada BUMN.

Pertama, persoalan investasi. Menurut Jokowi, hambatan investasi di perusahaan BUMN disebabkan kondisi internal dan birokrasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan, dia sampai ingin marah saat mengetahui proses investasi yang seharusnya mudah dilakukan, tetapi sulit direalisasikan.

"Terus (terang) saya ini orang lapangan ya, saya kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu (mudah), tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Enggak jalan-jalan," ujar dia. 

Kepala Negara pun menyebutkan, sebenarnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN banyak sekali sehingga harus antre.

Baca juga: BUMN Bikin Ruwet Investasi, Jokowi: Saya Kadang-kadang Pengin Marah...

Akan tetapi, ruwetnya internal BUMN dan birokrasi menjadi penghambat realisasi investasi yang ada.

"Saya minta kondisi-kondisi seperti itu harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dari jajaran komisaris dan direksi," kata dia. 

Kehilangan profesionalisme 

Selain itu, Jokowi mengungkap soal kelemahan BUMN.

Menurut dia, hilangnya profesionalisme saat ada penugasan menjadi kelemahan pada perusahaan pelat merah itu.

"Kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Luapkan Uneg-unegnya, Sebut Birokrasi Pertamina dan PLN Terlalu Rumit

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar Pertamina dan PLN menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.

Jokowi pun meminta agar kedua perusahaan itu tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Jangan, sekali lagi jangan tumpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," ucap Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan, setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya oleh Pertamina dan PLN, misalnya bagi PLN untuk besaran tarif seperti apa.

Lalu, bagi Pertamina terutama untuk premium dan elpiji seperti apa harganya harus disampaikan secara transparan.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tetapi yang logis. Karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," kata dia.

"Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi. Karena apa? ya itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ucap Jokowi.

Minta BUMN terbuka 

Setelah memberi evaluasi, Jokowi meminta agar BUM mau mengomunikasikan persoalan-persoalan yang dihadapi kepada menteri terkait maupun dirinya.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Larang Cuti Akhir Tahun bagi PNS, Pegawai BUMN dan Swasta?

Terlebih lagi, jika persoalan itu merupakan permasalahan besar dan ada unsur politis yang melatarbelakanginya.

"Silakan sampaikan kepada saya atau ke Pak Menteri terlebih dahulu. Kalau ada persoalan-persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silakan saya buka pintu saya. Jam berapa pun," kata dia. 

"Kalau ada hal yang besar, yang mungkin perlu dukungan politis, saya (akan) sampaikan mungkin: Jalan terus, saya di belakangmu. Itu," kata Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com