Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tetap Dukung Airlangga dan Bukan Ganjar, Nurdin Halid: Enggak Ada Karpet Merah di Golkar, Adanya Karpet Kuning

Kompas.com - 21/11/2021, 11:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, Golkar tetap mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024.

Hal itu ditegaskan setelah sebelumnya Nurdin menyebut bahwa Golkar siap menerima Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDI-P Ganjar Pranowo apabila tidak ditampung PDI-P dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak ada karpet merah di Golkar, adanya karpet kuning dan karpet kuning itu hanya untuk Airlangga, dan dari karpet lain itu nomor dua," kata Nurdin dalam diskusi acara "Satu Meja" dikutip akun YouTube Kompas TV, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Kader Golkar Diperintahkan Menangkan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

Nurdin mengatakan, keputusan Golkar untuk mendukung Airlangga maju dalam Pilpres 2024 sudah diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021, Maret lalu.

Terkait pernyataan bahwa Golkar siap menerima Ganjar, Nurdin kemudian meminta semua pihak memahami perpolitikan bangsa Indonesia yang menganut multipartai.

"Kalau di era multipartai, poros demokrasi kita tidak ada istilah bajak membajak. Karena partai itu perlu ada komunikasi politik, perlu ada kerja sama politik, perlu ada koalisi," kata dia.

Era multipartai, kata dia, juga membuat calon-calon presiden yang diusung dalam pilpres tidak berasal hanya dari satu partai. Hal ini terjadi sejak era reformasi pada 1998.

"Seingat saya, belum ada capres yang sejak era reformasi itu dari satu partai," ujar dia.

Baca juga: Airlangga: Target Pemerintah Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada istilah bajak membajak tokoh dari partai politik lain untuk diusung dalam pilpres.

Nurdin mencontohkan bagaimana dalam sejumlah pilpres sebelumnya, partai-partai politik berkoalisi untuk mengusung satu atau dua tokoh partai maupun non-partai sebagai capres-cawapres.

"Misalnya pada 2009, Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo. Kemudian 2014, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Jusuf Kalla. Pak Jusuf Kalla itu adalah kader Golkar, mantan Ketua Umum Golkar. Apa kita membajak? Bukan membajak, itu namanya koalisi bersama politik," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah partai terlihat memperebutkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, meski kontestasi masih tiga tahun mendatang.

Baca juga: Menko Airlangga: PPKM Level 3 Diterapkan Saat Natal dan Tahun Baru

Hal ini diawali dari pernyataan Nurdin Halid yang menyebut, partainya membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan.

Namun, ia tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar yang akan diusung sebagai presiden.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Mantan ketua PSSI itu menuturkan, Golkar pun siap menyambut Ganjar sebagai rumah baru bagi kader PDI-P tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com