Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jadi KSAD karena Anak Emas Jokowi dan Megawati, Jenderal Dudung: Saya Tidak Akan Mau Kalau Dibawa ke Politik

Kompas.com - 21/11/2021, 10:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa dirinya tidak akan mau apabila dipilihnya dia sebagai KSAD TNI terkait dengan unsur politik.

Hal tersebut disampaikan Dudung menanggapi adanya tudingan bahwa dirinya merupakan anak emas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri sehingga dipilih menjadi KSAD menggantikan Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI belum lama ini.

Menurut Dudung, pemilihannya sebagai KSAD TNI tidak ada unsur politiknya.

"Saya lihat tidak ada arah politik dan saya juga tidak akan mau kalau dibawa-bawa ke politik. Tidak akan mau saya," tegas Dudung dikutip dari tayangan video Kompas TV di YouTube, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Panglima TNI Sebut Presiden yang Putuskan soal Pangkostrad Pengganti Dudung

Dudung mengatakan, dipilihnya dia sebagai KSAD karena dilihat dari pengabdian dan profesionalitas yang dimilikinya.

Tidak hanya dirinya, dia juga meyakini Jokowi memilih mereka tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sebetulnya Pak Jokowi lebih kepada bagaimana melihat dari pekerjaan, melihat dari pengabdian. lebih kepada profesional," ujar dia.

"Saya dari bintang 4 juga bukan berarti tidak ada sejarah di belakangnya. Mungkin Pak Jokowi melihat apa yang selama ini saya lakukan dari Kodam Jaya menimbulkan suatu ketentraman dan kedamaian," lanjut Dudung.

Adapun terkait tudingan dirinya sebagai anak emas Jokowi dan Megawati, Dudung mengatakan bahwa dirinya baru mengenal keduanya saat memiliki pangkat bintang dua.

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Dudung Abdurachman: Terima Kasih, Presiden Jokowi

Bahkan ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo atau Gubernur DKI Jakarta, Dudung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjadi komandan distrik militer (dandim) di wilayah tersebut.

"Kalau saya lihat, Pak Jokowi dan Bu Mega itu tidak ada spesial anak kesayangan tapi lebih cenderung kepada profesionalisme," ujar mantan Dandim Kodam Jaya itu.

Adapun Dudung dilantik Jokowi menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Panglima TNI terpilih, Jenderal Andika Perkasa.

Pelantikan Dudung sebagai KSAD dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com