DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Larangan Perayaan Tahun Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melakukan kajian yang mendalam terkait rencana melarang perayaan Tahun Baru 2022 mendatang.

Menurut Dasco, kajian yang mendalam perlu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar matang dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

"Perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar aturan yang dibikin matang, lalu kemudian juga nanti implementasi di lapangan oleh petugas bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian sosialisasi kepada masyarakat bisa tepat sasaran," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus, Kemenkes Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas Jelang dan Saat Libur Natal-Tahun Baru

Dasco menuturkan, DPR akan mendukung langkah pemerintah dalam mencegah gelombang ketiga penularan Covid-19. Apalagi kasus Covid-19 di sejumlah negara mulai merangkak naik.

"Kita tidak inginkan di Indonesia seperti itu, apalagi kita mendapatkan informasi Wisma Atlet sudah mulai berdatangan untuk dirawat," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat.

Baca juga: Satgas: Aturan Detail Larangan Perayaan Tahun Baru Masih Didiskusikan

"Tentunya apa yang sudah dikaji oleh pemerintah itu tentunya terbaik untuk masyarakat kita karena biasanya kalau libur-libur panjang itu laju Covid-19 bisa naik," ujar Dasco.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana melarang perayaan tahun baru yang rawan menimbulkan kerumunan masyarakat.

"Pemerintah berencana untuk melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar," ujar Luhut, Senin (15/11/2021).