Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pastikan Warga Miskin Terima Siaran Digital, Pemerintah Siapkan 6,7 Juta STB untuk Dibagikan Gratis

Kompas.com - 17/11/2021, 12:12 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pemerintah akan membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran set top box (STB) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital secara teresterial.

Langkah pemerintah itu, kata dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 Pasal 85, Ayat 1

Adapun ayat 2 menyatakan, penyediaan alat bantu penerima siaran (STB) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing.

Penyelenggara multipleksing yang dimaksud dalam ayat 2 adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP), LPP Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Selanjutnya, ayat 3 menyatakan, apabila penyediaan alat bantu penerima siaran (STB) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencukupi, maka dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Daftar STB TV Digital yang Sudah Mendapat Sertifikasi Kominfo

“Untuk itu, kami bersama-sama dengan Komisi I DPR RI serta Badan Anggaran telah menyetujui untuk tahun 2021 dialokasikan sebagian dari kebutuhan STB,” tutur Johnny, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Johnny dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021).

Adapun PP Nomor 46 Tahun 2021adalah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, mengatur tentang STB yang kini dibutuhkan masyarakat menjelang analog switch off (ASO).

Ia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah 6,7 juta unit STB bagi warga miskin yang membutuhkan.

Set top box ini kami perkirakan untuk keluarga miskin sekitar 6,7 juta (unit) STB bagi 6,7 (unit) televisi yang dimiliki oleh rakyat miskin. Untuk STB ini, yang sedang kita siapkan, agar 6,7 juta (unit STB) itu tersedia pada waktunya sesuai dengan tahapan ASO paling lambat tanggal 2 November 2022,” papar Johnny.

Baca juga: Menkominfo: Siaran TV Digital Tahap I Siap Mengudara

Ia mengatakan, pihaknya masih menyiapkan kriteria dan mekanisme pembagian STB gratis agar dapat disalurkan kepada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan sebelum pemberlakuan ASO.

“Kalau saya tidak salah ingat, yang sudah di komitmen bersama-sama sebanyak 1 juta, dari permintaan atau dari usulan Kemenkominfo sebanyak 3 juta, sehingga masih kita cari jalan keluar yang tersisa 2 jutanya,” kata Johnny.

Menurutnya, STB merupakan aspek penting untuk mendukung implementasi ASO di tanah air.

Sebab, perangkat televisi yang belum memenuhi standar digital video broadcasting–second generation terestrial (DVB T2) atau TV digital membutuhkan STB agar dapat menikmati siaran televisi.

“Bagi yang belum DVB T2 itu harus disediakan perangkat konektor atau yang disebut dengan set top box,” kata Johnny.

Baca juga: Pemerintah Susun Rencana Distribusi STB Gratis untuk TV Digital

Ia menjelaskan, bantuan dari pemerintah tidak sebatas membagikan STB gratis, karena harus dilakukan pemasangan atau instalasi STB pada perangkat televisi warga.

“Seperti misalnya, di rumah kalau pakai IndiHome atau pakai layanan internet itu kan ada perangkat konektornya, sama kira-kira seperti itu ada perangkat konektornya yang memungkinkan menerima siaran digital,” jelas Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com