Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persiapan Libur Natal-Tahun Baru, Satgas: Pemerintah Dukung Kegiatan Masyarakat Selama Terkendali

Kompas.com - 16/11/2021, 21:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, selama libur Natal dan tahun baru (Nataru), pemerintah tetap mendukung kegiatan masyarakat.

Namun, kegiatan yang dilakukan tetap harus terkendali.

"Pada prinsipnya pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat selama itu dilakukan secara terkendali," ujar Wiku dalam keterangan pers secara virtual melaui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Pemerintah Tak Berharap Tekan Aktivitas Masyarakat Saat Libur Natal-Tahun Baru asalkan Prokes Dijaga

Oleh karena itu, menurut dia, akan ada penyesuaian kegiatan serta mobilitas masyarakat yang diatur berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Penyesuaian itu akan tertuang pada kebijakan pengendalian Covid-19 selama periode Nataru.

"Saat ini pemerintah sedang membahas rincian kebijakan itu," ucap Wiku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan liburan Nataru kembali didalami sebelum diumumkan ke masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Berencana Larang Perayaan Tahun Baru

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangg Hartarto usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama presiden dan sejumlah menteri terkait pada Senin (15/11/2021).

"Terkait liburan Nataru Bapak Presiden minta untuk didalami lagi dalam satu minggu ke depan," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

"(Setelahnya) nanti dilaporkan kembali kepada Bapak Presiden sebelum diumumkan ke masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com