Stafsus Menko PMK Sebut Pembukaan Prodi LPTK Cenderung Tanpa Perencanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) lebih cermat dalam memperhitungkan kebutuhan program studi (prodi).

Staf Khusus Menko PMK, Ravik Karsidi mengatakan, LPTK sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena bertanggung jawab sebagai lembaga pencetak guru.

Sayangnya, menurut dia, LPTK saat ini cenderung tanpa perencanaan sehingga berefek negatif terhadap para lulusannya.

"Sekarang ini LPTK kecenderungannya tanpa perencanaan. Hanya mementingkan jumlah, akhirnya lulusannya tidak tertampung di dunia kerja," kata Ravik, dalam acara Rakernas Asosiasi LPTK PTMA ke-XI, dikutip dari siaran pers, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Kemenko PMK Ungkap Masalah Penyaluran Bansos

Ravik mengatakan, penyiapan guru dan tenaga pendidik harus dilakukan seperti sekolah kedinasan.

Contohnya, dengan menerapkan sistem on dan off agar ada jaminan bagi lulusan LPTK untuk terserap di dunia kerja.

Ravik pun mengingatkan agar jangan sampai LPTK membentuk prodi melihat tren jurusan yang sedang ramai peminatnya.

"Itulah yang disebut demand driven. Jangan karena jurusan A ramai peminat kemudian LPTK ramai-ramai buka prodi itu. Harusnya dihitung setelah lulus akan ke mana bekerjanya," kata dia.

Baca juga: Kemenko PMK: Pemulangan Pekerja Migran Harus Baik dan Maksimal

Ravik pun mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengingatkan LPTK terkait hal tersebut.

Menurut dia, kebutuhan yang tepat harus diperhitungkan agar hasilnya pun tepat dan bermanfaat.

"Orientasi supply driven harus diubah menjadi demand driven. Hitunglah dengan cermat membuka prodi yang memang dibutuhkan," ucap dia.