Kompas.com - 11/11/2021, 19:02 WIB
Pegawai memeriksa beras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021). Kementerian Sosial mendistribusikan 458.880 kilogram beras Bulog kepada 45,888 warga terdampak PPKM pandemi COVID-19 di Rokan Hilir dan sebanyak 18.254 orang diantaranya juga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu untuk tahap 14 dan 15. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidPegawai memeriksa beras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021). Kementerian Sosial mendistribusikan 458.880 kilogram beras Bulog kepada 45,888 warga terdampak PPKM pandemi COVID-19 di Rokan Hilir dan sebanyak 18.254 orang diantaranya juga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu untuk tahap 14 dan 15. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkap beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan, mekanisme penyaluran bansos secara non tunai harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta memenuhi prinsip 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi).

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017.

"Saat ini terdapat beberapa permasalahan utama yang kita hadapi dalam penyaluran bansos kepada masyarakat, di antaranya terkait infrastruktur, regulasi, harga pembelian paket sembako, hingga human error dari masyarakat itu sendiri," kata Anide saat membuka Rapat Panitia Antar Kementerian Penyusunan Perpres Penyaluran Bansos Secara Non Tunai, dikutip dari siaran pers, Kamis (11/11/2021).

Andi mengatakan, beberapa permasalahan tersebut perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.

Baca juga: Ibaratkan Bansos seperti Balsam, Menko PMK: Tangani Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos

Menurut dia, cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan merevisi ruang lingkup penggunaan Perpres Nomor 63 Tahun 2017.

Tujuannya adalah supaya meningkatkan cakupan penyaluran dan pemanfaatan bansos tersebut.

"Melalui revisi, dapat meningkatkan cakupan penyaluran dan pemanfaatan bansos melalui berbagai macam bank yang ada di Indonesia," kata Andie.

Andie mengatakan, tujuan lain yang harus dicapai adalah meningkatkan peran serta pengendali dan pemerintah daerah dalam rangka koordinasi serta pengendalian penyaluran bansos non tunai.

Digitalisasi bansos dan perbaikan infrastruktur, kata dia, merupakan upaya akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam rapat tersebut juga dibentuk tim kecil yang terdapat di beberapa lembaga.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos, Mantan Bupati Yalimo Ditahan Polda Papua

Antara lain tim pengendali yang dilakukan Kemenko PMK dengan tugas menangani mekanisme penyaluran, central mapper dilakukan oleh Bappenas, biaya penyaluran dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan lampiran Perpres dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Melalui pembentukkan tim kecil itu, diharapkan seluruh kementerian/lembaga terkait dapat saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan bansos tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.