Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo Dinilai Lebih Menguntungkan Bertahan di PDI-P, Apa Pertimbangannya?

Kompas.com - 15/11/2021, 11:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, keberadaan Ganjar Pranowo di PDI-P akan lebih menguntungkan daripada pindah partai menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal tersebut dia disampaikan menyusul adanya ketertarikan Partai Golkar untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut pada Pilpres 2024 sebagai calon presiden (capres).

"Bagi Ganjar, tetap berada di PDI-P akan lebih menguntungkan ketimbang pindah partai menyongsong pemilu," kata Siti kepada Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Tanggapi Pinangan Golkar ke Ganjar, Hasto Ingatkan Pemimpin Lahir dari Kaderisasi, Bukan Dibajak

Menurut Siti, apabila Ganjar berpindah partai maka malah akan memunculkan masalah tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi partai itu sendiri.

Siti mencontohkan ketika Jusuf Kalla yang diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada 2004.

Saat itu, Kalla yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu bergabung dengan Partai Demokrat untuk dapat maju sebagai cawapres.

Ketika Pilpres 2004, Partai Golkar masih dipimpin oleh Akbar Tanjung. Setelah menjadi Wapres, Kalla bahkan menyingkirkan Akbar dari kepemimpinan partai berlambang beringin itu.

"Pak JK waktu itu melesat sendiri berpasangan dengan Pak SBY tanpa harus menjadi kader Partai Demokrat. Hanya saja kasus JK belum tentu bisa dicontoh oleh Ganjar. Karena JK waktu itu unggul dan menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tanjung," kata dia.

Baca juga: Saat Golkar Lirik Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024...

Selain itu, Ganjar Pranowo dinilai Siti terlanjur kental dan identik dengan partai banteng merah tersebut.

"Pindah partai secara tiba-tiba memerlukan penyesuaian-penyesuaian, adaptasi yang tentunya tak semudah yang dibayangkan," ujar Siti Zuhro.

Meskipun demikian, menurut dia, sejauh ini calon nonkader bisa diusung menjadi capres dan cawapres tanpa harus masuk partai dulu.

Bahkan, kata dia, Wapres Ma'ruf Amin pun bukan kader partai tapi bisa diusung menjadi cawapres oleh partai politik.

Baca juga: Hasto Sebut Ganjar Tak Tertarik Pinangan Golkar, PDI-P Dinilai Sedang Gusar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com