Ganjar Pranowo Dinilai Lebih Menguntungkan Bertahan di PDI-P, Apa Pertimbangannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, keberadaan Ganjar Pranowo di PDI-P akan lebih menguntungkan daripada pindah partai menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal tersebut dia disampaikan menyusul adanya ketertarikan Partai Golkar untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut pada Pilpres 2024 sebagai calon presiden (capres).

"Bagi Ganjar, tetap berada di PDI-P akan lebih menguntungkan ketimbang pindah partai menyongsong pemilu," kata Siti kepada Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Tanggapi Pinangan Golkar ke Ganjar, Hasto Ingatkan Pemimpin Lahir dari Kaderisasi, Bukan Dibajak

Menurut Siti, apabila Ganjar berpindah partai maka malah akan memunculkan masalah tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi partai itu sendiri.

Siti mencontohkan ketika Jusuf Kalla yang diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada 2004.

Saat itu, Kalla yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu bergabung dengan Partai Demokrat untuk dapat maju sebagai cawapres.

Ketika Pilpres 2004, Partai Golkar masih dipimpin oleh Akbar Tanjung. Setelah menjadi Wapres, Kalla bahkan menyingkirkan Akbar dari kepemimpinan partai berlambang beringin itu.

"Pak JK waktu itu melesat sendiri berpasangan dengan Pak SBY tanpa harus menjadi kader Partai Demokrat. Hanya saja kasus JK belum tentu bisa dicontoh oleh Ganjar. Karena JK waktu itu unggul dan menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tanjung," kata dia.

Baca juga: Saat Golkar Lirik Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024...

Selain itu, Ganjar Pranowo dinilai Siti terlanjur kental dan identik dengan partai banteng merah tersebut.

"Pindah partai secara tiba-tiba memerlukan penyesuaian-penyesuaian, adaptasi yang tentunya tak semudah yang dibayangkan," ujar Siti Zuhro.

Meskipun demikian, menurut dia, sejauh ini calon nonkader bisa diusung menjadi capres dan cawapres tanpa harus masuk partai dulu.

Bahkan, kata dia, Wapres Ma'ruf Amin pun bukan kader partai tapi bisa diusung menjadi cawapres oleh partai politik.

Baca juga: Hasto Sebut Ganjar Tak Tertarik Pinangan Golkar, PDI-P Dinilai Sedang Gusar

Namun, Siti melihat pada Pilpres 2024 ada kecenderungan calon yang diusung harus menjadi kader terlebih dahulu.

"Penegasan ketua umum PDI-P yang meminta mundur kadernya yang tidak menaati peraturan partai bisa jadi sinyal bagi kader yang mendapat dukungan luas tapi tidak dicalonkan partai asalnya utk pindah partai," ujar dia.

Sebab, kata Siti, partai politik pada dasarnya akan melakukan perhitungan politik sebelum mengusung calonnya.

Baca juga: Soal Pinangan Golkar, Hasto: Bung Ganjar Tidak Tertarik

Dengan demikian, orientasinya adalah untuk memenangkan pilpres sehingga bisa jadi hitungannya adalah calon harus masuk menjadi kader agar elektoral partainya terdongkrak dan memenangkan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan bahwa partainya terbuka mencalonkan Ganjar pada Pilpres 2024 apabila tidak dicalonkan oleh PDI-P.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Meski tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan menjadi capres atau cawapres, tetapi pihaknya menyatakan bahwa Golkar siap menyambut Ganjar sebagai rumah baru bagi Ganjar.