Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Pernyataan Nurdin Halid soal Peluang Ganjar Digaet Golkar Tak Kredibel

Kompas.com - 12/11/2021, 13:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Hendrawan Supratikno enggan menanggapi pernyataan soal terbukanya peluang pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 oleh Partai Golkar.

Ia menilai pernyataan itu tidak kredibel karena dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid, bukan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, Airlangga Hartarto.

"Yang bicara siapa? Nah, kalau yang bicara ketua umum karena simbol dari partai, maka pernyataan itu kredibel," kata Hendrawan, saat dihubungi, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Golkar Buka Pintu bagi Ganjar, PDI-P Dinilai Perlu Hati-hati

Menurut dia, suatu pernyataan politik belum dapat dipercaya jika bukan berasal dari ketua umum partai.

Hendrawan menilai, Nurdin hanya ingin meramaikan pasar politik dengan pernyataan Golkar terbuka menerima Ganjar.

"Kalau yang bukan ketua umum, ranting-ranting, maka itu hanya berisik saja. Hanya test the water, hanya cek ombak saja, hanya membuat pasar politik jadi semakin seru," kata dia.

Lebih lanjut, Hendrawan menjelaskan bagaimana setiap pernyataan Ketua Umum partai politik mampu memengaruhi dinamika politik, termasuk soal pencapresan.

Ia juga menyebut, pernyataan ketua umum sedikit banyak mengikat, kredibel dan merepresentasikan partai.

"Kalau yang lain-lain itu hanya kanan yang gemerincing. Itu supaya industri politik ramai, sebenarnya tidak ada apa-apanya ya," tutur dia.

Baca juga: Nurdin Halid: Kalau Ganjar Pranowo Tak Dapat Tempat di Partainya, Golkar Terbuka

Sementara itu, terkait pencapresan 2024, PDI-P belum berencana mengumumkannya ke publik dalam waktu dekat.

Sebab, kata Hendrawan, pilpres masih terlalu jauh untuk dibicarakan.

"Jadi itu sebabnya jangan terlalu menari di gendang lawan. Jadi kita tenang-tenang saja. Semakin tenang kita, semakin kita disegani," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa partainya akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 11-13 Desember 2021. Menurut dia, Rakernas itu merupakan bagian dari konsolidasi internal PDI-P.

Namun, dia tak mengungkapkan bahwa rapat itu akan membahas seputar pencapresan 2024.

"Kemudian nanti ulang tahun partai Januari. Jadi kita rapikan barisan. Semakin kita rapi semakin disegani," pungkasnya.

Baca juga: Elektabilitas Tinggi, Ganjar Pranowo Dianggap Wajar Ditawari Golkar

Sebelumnya diberitakan, Nurdin Halid menyebut partainya membuka peluang untuk mencalonkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024.

Hanya saja, dengan catatan apabila Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan.

Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar yang akan diusung sebagai presiden.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com