Kompas.com - 12/11/2021, 13:14 WIB
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi DOK. Humas KemenkesDirektur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan belum dapat memastikan teknis pemberian obat Covid-19 Molnupiravir secara gratis atau berbayar.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu hasil uji klinik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Belum difinalkan pelaksanaannya ya, masih menunggu selesai uji klinisnya," kata Nadia melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Pemerintah akan membeli 1 juta pil Molnupiravir untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, RI Beli 1 Juta Pil Molnupiravir Desember 2021

Namun, Nadia belum dapat memastikan Molnupiravir tiba di Indonesia.

"Kita masih tunggu uji klinisnya dan kepastian produksinya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia akan membeli 600.000 hingga 1 juta pil Molnupiravir buatan Merck yang diklaim sebagai obat Covid-19.

Menkes mengatakan, saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu, ia sudah melakukan kerja sama dengan pihak Merck.

“Rencananya kita akan beli dulu sementara 600.000 sampai 1 juta tablet bulan Desember,” kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Budi menjelaskan, pembelian tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila di akhir tahun nanti ada lonjakan kasus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.