Kementerian KP Terus Gaungkan Keberlanjutan Sumber Daya KP dan Ekonomi Biru

KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Kusdiantoro mengatakan, pihaknya terus menggaungkan keberlanjutan sumber daya KP serta ekonomi biru untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengatakan itu dalam Konferensi Internasional Tahunan Universitas Brawijaya The 2nd International Conference on Fisheries and Marine Research [ICoFMR] 2021 bertema "Integrated Management for Sustainable Fisheries", Kamis (4/11/2021).

Kusdiantoro menjelaskan, Kementerian KP telah memiliki tiga program prioritas untuk mewujudkan sumber daya KP yang berkelanjutan seperti yang dicanangkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Ketiga program tersebut, yaitu kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

“Implementasi ketiga program tersebut dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya KP melalui penerapan ekonomi biru,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Upaya Kementerian KP tersebut juga dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, 4 Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia adalah negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati laut.

Oleh karenanya, Indonesia harus memanfaatkan secara bijak anugerah tersebut guna menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi.

Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di seluruh wilayah pantai Indonesia.

Pada Peluncuran Program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, Selasa (26/10/2021), Jokowi mengatakan, kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Menakar Korelasi Perubahan Iklim dan Lingkungan terhadap Ekonomi Biru

Menurut Kusdiantoro, arahan presiden tersebut sejalan dengan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, yang beranggotakan 14 negara, termasuk Indonesia.

Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yaitu ocean wealth, ocean health, ocean equity, ocean knowledge, dan ocean finance.

Dokumen tersebut telah diluncurkan 14 kepala negara, termasuk Jokowi. Kementerian KP pun menindaklanjuti rumusan ini dengan tiga program prioritas tersebut.

Tiga program prioritas

Kusdiantoro menjelaskan, filosofi penangkapan terukur pada program prioritas Kementerian KP yang pertama adalah pembatasan penangkapan ikan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut.

Baca juga: Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi.