Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redam Situasi Intan Jaya, Mahfud Minta TNI-Polri Ambil Tindakan Terukur

Kompas.com - 01/11/2021, 11:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat TNI-Porli untuk mengambil tindakan terukur setelah Kelompok Kriminal Bersejata (KKB) kembali berulah di Intan Jaya, Papua.

"Saya juga minta aparat Polri-TNI melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil," ujar Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Mahfud mengatakan, masyarakat sebetulnya mengetahui bahwa TNI-Polri selama ini sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil.

Baca juga: KKB Kembali Berulah, Bakar Ambulans dan Fasum Bandara Intan Jaya Papua, TNI: Tak Ada Korban Jiwa

Namun demikian, ia menyebutkan, KKB selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban.

Di sisi lain, Mahfud menilai bahwa KKB selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri, seperti kontak tembak yang terjadi belakangan ini.

Peristiwa ini berlangsung ketika Presiden Joko Widodo sedang mengikuti agenda KTT G20 di Roma, Italia.

Menurut dia, KKB memanfaatkan momentum itu untuk menarik perhatian dunia internasional.

Padahal, kata dia, di lembaga-lembaga internasional yang resmi, masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan.

"Dunia internasional melihat Papua seperti melihat daerah-daerah lain, misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," kata dia.

Baca juga: Mahfud: OPM Sengaja Manfaatkan Momen Kehadiran Presiden di KTT G20

Dikutip dari Harian Kompas, kontak tembak antara KKB dan TNI-Polri terjadi dalam sepekan terakhir di Intan Jaya.

Akibat peristiwa itu, dua anak tertembak dan ribuan warga mengungsi.

Pada Minggu (31/10/2021), para pastour Keuskupan Timika, Papua menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com