Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diharapkan dapat dijadikan episentrum baru pembangunan nasional.

Pasalnya, program yang digagas oleh Kementerian PPPA dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) sejak 2020 tersebut dinilai berperan penting mengentaskan berbagai isu perempuan dan anak.

"DRPPA memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai episentrum baru pembangunan nasional yang inklusif. Kita tahu, desa adalah ujung tombak dari pembangunan nasional," ujar Bintang di acara Workshop Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Desa Inklusif, dikutip dari siaran pers, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Menurut dia, pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender.

Guna mencapai pembangunan yang inklusif itu, kata dia, kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang implementasinya perlu didorong.

Bintang mengatakan, saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik, membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.

"Ini berarti kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli anak harus tumbuh," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menurut dia, perempuan perlu didorong dan diberi dukungan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun masyarakat.

Oleh karena itu, perempuan sebagai pihak yang kerap bertemu hambatan-hambatan maka mereka juga menjadi pihak yang mengetahui solusinya.

"Untuk mengoptimalkan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa khususnya DRPPA, perempuan perlu berada dalam empat unsur kepemimpinan," kata dia.

Unsur itu antara lain adalah harus berada dalam ruang kebijakan atau pengambilan keputusan di desa, terlibat dan dilibatkan dalam penyusunan program, serta punya akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran.

Baca juga: Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi