Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Pasalnya, program yang digagas oleh Kementerian PPPA dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) sejak 2020 tersebut dinilai berperan penting mengentaskan berbagai isu perempuan dan anak.

"DRPPA memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai episentrum baru pembangunan nasional yang inklusif. Kita tahu, desa adalah ujung tombak dari pembangunan nasional," ujar Bintang di acara Workshop Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Desa Inklusif, dikutip dari siaran pers, Kamis (28/10/2021).

Menurut dia, pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender.

Guna mencapai pembangunan yang inklusif itu, kata dia, kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang implementasinya perlu didorong.

Bintang mengatakan, saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik, membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.

"Ini berarti kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli anak harus tumbuh," kata dia.

Menurut dia, perempuan perlu didorong dan diberi dukungan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun masyarakat.

Oleh karena itu, perempuan sebagai pihak yang kerap bertemu hambatan-hambatan maka mereka juga menjadi pihak yang mengetahui solusinya.

"Untuk mengoptimalkan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa khususnya DRPPA, perempuan perlu berada dalam empat unsur kepemimpinan," kata dia.

Unsur itu antara lain adalah harus berada dalam ruang kebijakan atau pengambilan keputusan di desa, terlibat dan dilibatkan dalam penyusunan program, serta punya akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran.

Pada tahun 2021, DRPPA sudah tersebar di 5 provinsi, 5 kabupaten dan 10 desa.

Kementerian PPPA terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan model DRPPA hingga tahun 2022 dan terus melakukan upaya peningkatan kapasitas perempuan.

Terutama melalui pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk pendampingan secara berkelanjutan yang difokuskan pada perempuan perdesaan bekerjasama dengan lembaga masyarakat.

"Kami yakin bila dari 74.961 desa terdapat setidaknya 30% perempuan berkiprah dalam pembangunan, maka tidak hanya DRPPA yang bisa segera kita wujudkan, tetapi juga desa inklusif," ucap dia.