Erwin Hutapea
ASISTEN EDITOR

Penyelaras Bahasa dan penulis di Kompas.com, pemerhati kebahasaan, dan pengelola media sosial Bicara Bahasa

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Kompas.com - 28/10/2021, 05:55 WIB
Diorama Kongres Pemuda II di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, DKI Jakarta DOK. museumsumpahpemuda.kemendibud.go.id Diorama Kongres Pemuda II di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, DKI Jakarta DOK. museumsumpahpemuda.kemendibud.go.id
Editor Bayu Galih


Soempah Pemoeda

Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

                                                                                                        Djakarta, 28 Oktober 1928

ITULAH isi dari naskah asli yang merupakan hasil rumusan kesepakatan bersama dalam Kongres Indonesia Muda II (Kongres Pemuda II) atas inisiatif Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI).

Naskah itu kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda dan diumumkan seusai kongres tersebut yang diselenggarakan di Gedung Indonesische Clubhuis, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada 28 Oktober 1928.

Pada masa itu, bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Penulisannya sama seperti berbagai bahasa daerah di seluruh Nusantara, yaitu menggunakan huruf Latin dan mengacu pada Ejaan van Ophuijsen, termasuk naskah Sumpah Pemuda.

Ejaan tersebut diciptakan oleh orang Belanda bernama Charles A van Ophuijsen serta dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Soetan Ma’moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim, yang mana secara resmi diterbitkan pada 1901.

Hal ini merupakan awal dari rangkaian panjang perjalanan bahasa Indonesia. Kemudian, Ejaan van Ophuijsen secara resmi diganti menjadi Ejaan Soewandi pada 19 Maret 1947 yang disusun oleh Raden Soewandi. Kala itu ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Penggantian menjadi Ejaan Soewandi yang dikenal juga sebagai Ejaan Republik tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/Bhg.A.

Selanjutnya, Prof M Yamin dalam Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyarankan agar Ejaan Soewandi diperbarui, antara lain terkait penulisan fonem dan tanda hubung.

Usulan itu dinamakan sebagai Ejaan Pembaharuan. Namun, ejaan tersebut tidak diresmikan dalam undang-undang.

Berikutnya, ada lagi perubahan yang disebut sebagai Ejaan Melindo. Ini merupakan akronim dari Melayu-Indonesia yang disusun pada 1959 atas kerja sama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, dalam hal ini Malaysia.

Tujuan dari Ejaan Melindo yakni untuk menyeragamkan ejaan di kedua negara karena bahasanya hampir sama. Akan tetapi, akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia saat itu, ejaan tersebut pun batal diresmikan.

Dalam perkembangannya, Ejaan Melindo kembali berubah menjadi Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) yang juga atas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia pada 1967.

Setelah itu, bahasa Indonesia masuk ke era Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang berlaku cukup lama, yaitu sejak 1972 hingga 2015.

Ejaan ini meliputi aturan kaidah penulisan bahasa Indonesia secara komplet, contohnya mengenai unsur serapan, tanda baca, pelafalan dan penulisan huruf, serta pemakaian cetak miring.

Penerapannya terus berlangsung hingga akhirnya sampai ke periode Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Penyusunan ejaan ini merupakan penyempurnaan dari EYD dan bisa dibilang untuk merespons perkembangan zaman karena makin luasnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

Baca juga: Salah Kaprah Bahasa, Tampak Sama Nyata Beda

Praktik berbahasa Indonesia

Seperti yang diketahui bersama, apa pun latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas kita, selama masih berada di teritori Tanah Air, semuanya membutuhkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.

Namun, dalam praktiknya, bahasa Indonesia tidak sepenuhnya digunakan oleh warganya sendiri karena begitu besarnya pengaruh bahasa asing. Jeram globalisasi begitu kuat merangsek hingga ke berbagai penjuru kehidupan orang Indonesia.

Aplikasi yang paling gampang dirasakan yakni dalam hal teknologi. Contoh paling nyata saat ini, terutama saat pandemi Covid-19 ketika segala macam kegiatan bisa dikonversi secara daring dan virtual, tiap hari orang-orang yang bekerja dan anak-anak yang bersekolah atau kuliah tidak bisa lepas dari ponsel untuk mengomunikasikan aktivitas mereka.

Boleh dikatakan, ponsel merupakan gawai yang paling banyak dipakai, selain tablet, komputer, dan laptop. Di semua peranti yang masuk ke Indonesia tersebut, bahasa Indonesia merupakan salah satu pilihan bahasa yang bisa digunakan.

Namun, belum tentu menjadi pilihan utama karena dianggap bahwa pemakaian kosakatanya masih banyak yang belum dimengerti dan janggal sehingga bahasa Inggris-lah yang cenderung dipilih karena dinilai malah lebih familier.

Lihat saja, lebih banyak orang yang bilang “Handphone-nya harus di-setting dulu supaya apps-nya bisa di-update” daripada mengatakan “Ponselnya harus diatur dulu supaya aplikasinya bisa diperbarui”.

Demikian pun dalam dunia kerja, bidang jurnalistik umpamanya. Seperjalanan dengan era keterbukaan dan kecanggihan teknologi, media daring menanjak terus menjadi media massa yang makin terjangkau dan cepat dalam distribusi informasi berformat multimedia, yaitu berupa teks, foto, gambar, video, dan infografik.

Fenomena ini tidak lepas dari keterhubungan jejaring komputer dan internet yang makin luas dan mudah diakses. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dipublikasikan pada Januari 2021, ada 196,7 juta pengguna internet di Indonesia pada periode 2019–2020.

Itu artinya bertambah menjadi 73,7 persen dari total populasi Indonesia. Jumlah itu merupakan peningkatan 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta pengguna dari periode sebelumnya.

Selain itu, merujuk pada warta di Kompas.com, layanan manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan berjudul "Digital 2021" mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa.

Angka ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa dibandingkan Januari 2020. Jika dihitung dari total jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sekitar 275 juta jiwa, artinya penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen pada awal 2021.

Baca juga: “Di-Gojek-in Aja”, Praktik Metonimia dalam Keseharian Kita

Perkembangan kuantitas itu pun membuat makin banyak bermunculan media daring di Indonesia yang otomatis membuat pertempuran di dunia digital makin sengit.

Mereka berlomba memproduksi berita sebanyak-banyaknya saban hari yang kadang kala melupakan kualitas pemberitaan. Kualifikasi para jurnalisnya pun belum tentu bonafide, mulai tingkat penulis mula hingga penyunting senior sekalipun.

Sebab, belakangan ini makin banyak terbaca artikel yang kurang memperhatikan kode etik jurnalistik, termasuk segi kebahasaan.

Seolah-olah prinsip yang dijunjung adalah artikelnya mampu menarik banyak pembaca, yang ujung-ujungnya meningkatkan jumlah halaman yang dibaca (pageview).

Parahnya lagi, dogma itu tampaknya sukses diwariskan ke generasi jurnalis zaman now yang cenderung memegang asas “kalau bisa gampang, kenapa harus dibuat susah?”.

Ajaran model beginilah yang sering mendatangkan masalah bagi media daring itu sendiri, antara lain komplain dari pembaca atau narasumber karena beritanya tanpa konfirmasi, data yang tidak lengkap atau bahkan salah, serta kutipan dari narasumber yang tidak relevan dengan kabar tersebut.

Akan tetapi, harus diakui bahwa tidak semua jurnalis media daring seperti itu. Masih banyak yang “waras” dan mencoba bertahan dengan norma profesinya meski nuraninya harus bertentangan dengan kepentingan perusahaan tempat dia mencari nafkah.

Untuk itu, masyarakat pun harus bestari dalam membedakan antara informasi yang sahih dan hoaks. “Pilah dan pilih” serta “saring sebelum sharing” adalah semboyan yang banyak tersebar untuk menambah tingkat literasi masyarakat.

Ditambah lagi dengan adanya teknologi search engine optimization (SEO), yaitu sistem pengoptimalan di mesin pelusuran Google untuk meningkatkan peringkat suatu situs web dan keterbacaan artikel berita. Salah satu unsur yang bisa mendongkrak SEO adalah penulisan kata kunci (keyword).

Misalnya begini, kata “social media” jauh lebih populer dibanding “media sosial”, hasil pencarian “rapid test” jauh lebih banyak dibanding “tes cepat”, dan “swab test” pun jauh lebih masyhur daripada “tes usap”.

Begitu pula “bullying” yang lebih kondang daripada “perundungan”, sama halnya dengan “upload” yang lebih beken dibanding “unggah”, dan “download” yang jauh lebih kesohor daripada “unduh”.

Namanya juga mesin pencari, acap kali kata-kata yang digunakan tidak mengacuhkan kaidah bahasa, yang penting kata tersebut banyak dicari dan gampang dimengerti. Fakta ini menjadi semacam keabsahan terselubung dalam sepak terjang media daring di dunia maya.

Masih berhubungan dengan praktik bahasa asing, sekelebat terlintas dalam ingatan saya tentang fenomena bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Inggris ala anak-anak Jakarta Selatan (Jaksel) beberapa tahun lampau.

Sebut saja sebagai “bahasa gado-gado” yang di dalamnya terkandung kata-kata berbahasa Inggris, seperti which is, even, dan literally. Itu pun masih dicampur dengan bahasa gaul Jakarta.

Bisa saja hal itu terjadi akibat kurangnya literasi bahasa mereka sehingga mengalami kepayahan untuk menemukan dan memilih diksi, lalu merangkainya dalam kalimat.

Baca juga: Kucing, Tikus, dan Ular, Metafora yang Laris Saat Pandemi

Contoh lain pengabaian bahasa Indonesia yaitu di bidang olahraga. Kita ketahui bersama bahwa Sabtu (2/10/2021) merupakan hari dimulainya perhelatan Pekan Olahraga Nasional XX Papua 2021.

Saat itu semua media, baik elektronik, cetak, maupun daring, menyebarluaskan wara-wara tentang upacara pembukaan ajang multicabang olahraga tingkat nasional yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

Namun sayang, dari sekian banyak media yang saya ikuti pewartaannya, hanya sebagian kecil yang menyebut acara itu dengan nama “upacara pembukaan”.

Kebanyakan mengatakannya sebagai “opening ceremony”. Rupanya istilah Inggris itu lebih terpegah dan disukai oleh para pekerja media.

Itu pun belum bicara soal kata “venue” yang lebih kerap disebut daripada "arena" dan "gelanggang".

Pun demikian dengan nama cabang olahraga dan nomor yang dilombakan, antara lain aeromodeling, softball, voli indoor dan outdoor, canoeing, rowing, traditional boat race, baseball, dan rugby, yang juga bisa dan malah sudah diindonesiakan.

Satu sampel lagi mengenai betapa tidak berdaulatnya bahasa Indonesia di dalam kehidupan warganya sendiri yakni di bidang seni, termasuk perfilman.

Saat Malam Nominasi Festival Film Indonesia 2021 yang digelar pada Minggu (10/10/2021), terkhusus dalam kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik, ada lima film yang masuk nominasi.

Kelima film itu berjudul Different Touch in Batik, Love Birth Life, Noken Rahim Kedua, Scene From The Unseen (Merupa), dan Three Faces in the Land of Sharia.

Perhatikan saja, ironisnya, dari lima film tersebut, cuma satu yang judulnya berbahasa Indonesia, sedangkan yang lain berbahasa Inggris.

Entah apa alasan para sutradara dan produsernya sehingga memilih bahasa asing dalam tajuk karya mereka, padahal isinya terkait dengan kehidupan di bumi Nusantara.

Saya pun tidak berhak menyalahkan atau membenarkan mereka. Namanya juga karya seni, ya suka-sukanya yang bikinlah.

Baca juga: Salah Kaprah Bahasa, antara Ketidaktahuan dan Kemalasan (1)

Kedaulatan bahasa Indonesia

Dari beberapa contoh di atas, setidaknya kita punya ilustrasi betapa karut-marut dan kurang dihargainya bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayahnya sendiri, bahkan dalam ranah pemerintahan.

Penghargaan itu tidak hanya dalam penggunaannya secara formal dan informal, tetapi juga dari segi detail kebahasaannya, misalnya diksi atau pilihan kata, ejaan, tanda baca, salah kaprah, dan struktur kalimat.

Seorang kolega pernah bertanya, manakah yang benar antara kata “sertipikat” dan “sertifikat”? Sebab, dalam dokumen legal mengenai kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertulis “sertipikat”.

Sementara itu, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tercatat kata “sertifikat”. Ini salah satu contoh kurangnya koordinasi tentang kebahasaan di tingkat lembaga negara sekalipun.

Padahal, terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Di samping itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa.

Baca juga: Salah Kaprah Bahasa, antara Ketidaktahuan dan Kemalasan (2)

Peraturan tersebut menguatkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai simbol dan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi suatu bangsa, sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bahasa.

Jika kedaulatan negara bermakna kekuasaan tertinggi ada pada negara, kedaulatan bahasa Indonesia pun seharusnya dimafhumi bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh bahasa Indonesia.

Seperti ada slogan yang berbunyi, “Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing”. Artinya, boleh saja kita mahir berbahasa daerah dan fasih berbahasa asing, tetapi jangan lupa bahwa bahasa Indonesia tetap yang utama.

Jangan sampai rasa nasionalisme kita terus menurun sehingga akhirnya nanti anak cucu kita tidak mengerti mana bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi menyadari arti pentingnya dalam berbangsa dan bernegara.

Kehidupan kita sudah dijejali dengan berbagai bahasa asing dan bahasa daerah yang seliweran setiap hari sehingga kedaulatan bahasa Indonesia itu bisa amblas bila tidak dijaga. Maka dari itu, bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

Siapa pun Anda, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Kepulauan Rote, dari anak muda sampai usia renta, dan dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi negara, semuanya berkewajiban menegakkan kedaulatan bahasa Indonesia di wilayah Tanah Air.

Kini, cita-cita para pendiri bangsa Indonesia kembali ke diri kita masing-masing sebagai warga negara yang mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Selamat mengamalkan Sumpah Pemuda....

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.