Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyatakan, partainya menolak rencana pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan semua moda transportasi.

Luqman mengatakan, harga tes PCR maksimal Rp 300.000 yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo sesungguhnya masih terasa berat bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik.

"Harga tes PCR Rp 300.000 murah? Pasti murah kalau standar yang dipakai kemampuan seorang menteri. Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri. Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow berharga itu duit Rp 300.000," kata Luqman dalam siaran pers, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Luqman pun mempertanyakan maksud pemerintah menerapkan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan.

Menurut dia, masih ada jenis tes lain yang harganya lebih terjangkau, misalnya tes rapid antigen.

"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri," kata wakil ketua Komisi II DPR itu.

Luqman menegaskan, pemerintah mesti menunjukkan keberpihakannya kepada kebutuhan rakyat ketimbang kebutuhan pebisnis tes PCR yang mencari keuntungan.

Baca juga: Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Menurut Luqman, para pengusaha sudah meraup keuntungan yang besar sejak harga tes PCR awalnya sebesar Rp 900.000 lalu diturunkan jadi kisaran Rp 500.000 dan kini harga maksimalnya Rp 300.000.

"Lha, ternyata dengan harga Rp 300.000 saja, mereka sudah untung banyak. Sudah berapa puluh juta kali konsumen memakai tes PCR selama hampir dua tahun pandemi berlangsung?" ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya fokus mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19 agar kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera terwujud.

Baca juga: Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?