Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Kompas.com - 27/10/2021, 16:08 WIB

Ardito Ramadhan,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR di Jakarta, Senin (25/10/2021). Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan alasan pemerintah mewajibkan penumpang pesawat wajib swab test Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 karena perlu adanya penerapan metode testing dengan standar terbaik di tengah peningkatan kapasitas bahkan penuh di pesawat, namun tidak di transportasi lain. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.(GALIH PRADIPTA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyatakan, partainya menolak rencana pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan semua moda transportasi.

Luqman mengatakan, harga tes PCR maksimal Rp 300.000 yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo sesungguhnya masih terasa berat bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik.

"Harga tes PCR Rp 300.000 murah? Pasti murah kalau standar yang dipakai kemampuan seorang menteri. Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri. Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow berharga itu duit Rp 300.000," kata Luqman dalam siaran pers, Rabu (27/10/2021).

Luqman pun mempertanyakan maksud pemerintah menerapkan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan.

Menurut dia, masih ada jenis tes lain yang harganya lebih terjangkau, misalnya tes rapid antigen.

"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri," kata wakil ketua Komisi II DPR itu.

Luqman menegaskan, pemerintah mesti menunjukkan keberpihakannya kepada kebutuhan rakyat ketimbang kebutuhan pebisnis tes PCR yang mencari keuntungan.

Menurut Luqman, para pengusaha sudah meraup keuntungan yang besar sejak harga tes PCR awalnya sebesar Rp 900.000 lalu diturunkan jadi kisaran Rp 500.000 dan kini harga maksimalnya Rp 300.000.

"Lha, ternyata dengan harga Rp 300.000 saja, mereka sudah untung banyak. Sudah berapa puluh juta kali konsumen memakai tes PCR selama hampir dua tahun pandemi berlangsung?" ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya fokus mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19 agar kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera terwujud.