Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Awal kata

Ketika nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi diumumkan sebagai Menteri Agama dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, dada kaum nahdliyin bergemuruh.

Sejumlah aktivisnya meriang. Dunia maya nyaris dipenuhi gugatan, keberatan, bahkan kecaman. Jokowi dianggap tidak mendengar suara NU. Bahkan disebut tak pandai balas jasa karena KH Ma'ruf Amin dengan gerbong NU-nya, mereka yakini sebagai faktor determinan kemenangan Jokowi.

Bulan pertama sebagai Menteri Agama, mantan Wakil Panglima TNI asal Aceh itu, disibukkan dengan kegiatan pengenalan diri ke lumbung-lumbung NU. Jawa Timur, misalnya.

Sangat boleh jadi Fachrul Razi merasa "salah tempat" sehingga dia juga sering salah tingkah.

Fachrul baru agak bisa lepas dari situasi tak nyaman setelah Jokowi memberinya Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, seorang kader NU. Mantan Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Secara politik, dari faksi PPP.

Sampai di sini, apakah urusan kelar?

Ternyata tidak. Bahkan, posisi Wakil Presiden belum membuat mereka senang. Jabatan itu dirasa hanya memenuhi kemenangan emosi. Mereka butuh kursi yang lebih "maslahah" bagi NU.

Dari pusat hingga ke ranting, perasaan kurang happy masih menggantung hingga akhirnya Presiden Jokowi melepas Fachrul dan mengangkat anak kandung NU, cicit muassis NU, salah seorang kader teras, Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.

Soal Kementerian Agama

Nah, tempo hari, di sebuah webinar yang diakui Gus Menteri, demikian sapaan teman-teman Gus Yaqut di Ansor, adalah temu internal sesama kader NU, muncul "klaim" soal Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagaimana wataknya yang suka blak-blakan, Gus Menteri berusaha mengangkat pride santri: anak-anak muda NU. Memanfaatkan momentum Hari Santri Nasional. Ia ingin berbagi kabangaan sebagai sesama warga NU. Jam'iyyah yang punya sejarah panjang mengabdi pada negeri.

Bisa diyakini, Gus Menteri tidak sacara denotatif ingin mengklaim bahwa Kemenag adalah hadiah untuk NU an sich. Ia pasti paham sejarah. Ia tidak mungkin berniat melukai rekan organisasi Islam dan agama lain yang juga punya peran besar bagi Republik.

Ia tidak akan berkata sebodoh itu, jika locus-nya di forum terbuka. Seperti diakui bahwa konstatasi itu lebih pada upayanya mengajak para santri untuk berkhidmah maksimal.

Di luar forum internal itu, berkembang beragam tafsir. Bahkan cenderung liar. Itu sepenuhnya tidak bisa disalahkan. Hanya saja, ketika arahnya melenceng jauh dari substansi, terbuka ruang saling gugat, saling tuding dan saling menyalahkan.

Lebih-lebih sejumlah pihak mendekati perkara ini dari sisi historis. Sisi ini merupakan ruang paling terbuka untuk melahirkan sejumlah varian tafsir yang kian subjektif dan bias.

Ada yang menyebut, jika dua orang ahli hukum bertemu, bisa jadi akan lahir paling tidak tiga pandangan hukum. Padahal, hukum termasuk ranah ilmu yang paling ketat kaidah-kaidahnya.

Tapi jika dua sejarawan bertemu, sangat boleh jadi akan muncul sedikitnya sepuluh sudut pandang tentang sebuah peristiwa. Tafsir atas sebuah peristiwa, jangankan soal sejarah Republik ini, bahkan tafsir atas sirah Nabi pun melahirkan gerakan revisionis.

Sudut pandang santri

Tentu tersedia banyak pisau bedah untuk menganalisis pernyataan Gus Menteri. Demi tujuan melokalisir ke hal-hal terkait semantik dan semiotika, kita akan melihatnya hanya dari sudut pandang ilmu ushul.

Jika menggunakan pendekatan ini, maka akan tersaji sejumlah kaidah Ushul Fiqh untuk melihat pernyataan tersebut dari "sudut pandang" santri.