Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 26/10/2021, 15:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19 di kawasan ASEAN.

Saat ini, tingkat vaksinasi dosis penuh di ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.

Hal itu Jokowi sampaikan saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).

"ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua," kata Jokowi melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Jokowi mengatakan, penting untuk menguatkan arsitektur kesehatan di kawasan ASEAN. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan seperti deteksi, mitigasi, dan cross border policy harus segera dilakukan antarnegara.

Presiden ingin Covid-19 ASEAN Response Fund ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat.

Sementara, ASEAN Emergency Health Fund dimaksimalkan untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. Bersamaan dengan itu, dilakukan penguatan terhadap ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies.

"Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik," ujar Presiden.

Baca juga: Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi yakin keberhasilan dalam bidang kesehatan akan mendongkrak sektor perekonomian.

The Asian Development Bank (ADB) Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 mencapai 5 persen.

Untuk mencapai angka tersebut, kata dia, ada banyak agenda yang perlu dilakukan bersama. Misalnya, reaktivasi perjalanan dan pariwisata yang aman dari Covid-19 dan dipercaya oleh masyarakat global.

"Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib," ucap Jokowi.

Baca juga: Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Selain itu, lanjut Jokowi, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara. Upaya ini penting untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia akibat pandemi.

Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, Jokowi memastikan bahwa potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.

"Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com