Jokowi: 19,9 Juta Orang Berniat Mudik Saat Libur Nataru, Harus Diantisipasi

Kompas.com - 26/10/2021, 13:34 WIB
Presiden Joko Widodo di acara Hari Santri Nasional Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo di acara Hari Santri Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada 19,9 juta orang yang berkeinginan melakukan mudik saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah.

"Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan tahun baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan. Berdasarkan hasil survei ada 19,9 juta orang yang berniat mudik pada momen libur tersebut," Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka pada Senin (25/10/2021) sebagaimana dirilis Sekretariat Presiden pada Selasa (26/10/2021).

Menurut dia, jumlah yang tidak sedikit tersebut harus diantisipasi oleh semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca juga: Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Jokowi meminta agar semua kepala daerah melakukan antisipasi atas kondisi ini.

Dia mengingatkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Nataru menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang tidak kecil.

"Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Nataru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, menurut dia, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peranan yang sangat penting dalam menyosialisasikan hal itu.

Terutama, untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak diharapkan.

"Kita harapkan Nataru kali ini bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan tahun baru," ujar Jokowi.

Baca juga: Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

"Saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada," kata dia. 

Jokowi menyampaikan, semua kebijakan harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga dan cepat bertindak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.