Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Kompas.com - 26/10/2021, 10:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyampaikan ungkapan duka cita atas meninggalnya eks Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sudi Silalahi, Senin (25/10/2021) malam.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya merasa kehilangan sosok Sudi Silalahi.

"Demokrat menyampaikan rasa turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kehilangan ini," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).

Herzaky melanjutkan, Demokrat mengajak seluruh pihak untuk mendoakan Sudi Silalahi yang baru saja meninggal dunia.

Ia juga menyampaikan, semoga keluarga yang ditinggalkan Sudi Silalahi diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran.

"Mari kita doakan almarhum agar diampunkan dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya," ucap Herzaky.

Baca juga: SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Selain menyampaikan ungkapan duka cita, Herzaky menginformasikan sejumlah hal terkait meninggalnya Sudi Silalahi.

Pertama, ia mengatakan bahwa Sudi meninggal dunia pada Senin (25/10/2021) pukul 23.23 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Disebut Herzaky, Sudi Silalahi meninggal karena sakit. Sudi meninggal dunia pada usia 72 tahun.

Adapun sejumlah tanda jasa yang diterima Sudi mulai dari Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana (SL) Penegak, SL Dwidya Sista, dan SL Kesetiaan 8,16 dan 24 tahun.

"Alamat duka di Jalan Bunga Matahari Utama Blok A 11 Perum Jatiwarna Indah Pondok Gede, Bekasi," tulis Herzaky.

"Rencana pemakaman, hari Selasa 26 Oktober 2021 jam 13.00 WIB, berangkat dari rumah duka ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com