Kompas.com - 21/10/2021, 15:39 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOPolitisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menganggap wajar munculnya kelompok masyarakat yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Ya wajar saja gitu lho, kan ada juga relawannya Ganjar sudah terbentuk sudah mendeklarasikan. sekarang ada lagi relawannya Anies, nanti sebentar lagi ada relawannya Ridwan Kamil. alau Suharso Monoarfa (ketua umum PPP) tidak perlu bikin relawan, punya partai dia, tidak perlu deklarasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Arsul mengatakan, berdirinya kelompok-kelompok relawan merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang boleh dilakukan.

Baca juga: Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Namun, menurut Arsul, partai-partai politik belum akan menentukan dukungan kepada sosok tertentu untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang dalam waktu dekat.

"Tentu kalau partai politik kan, siapapun partai politiknya, itu kan tidak akan kemudian buru-buru menetapkan sekarang. kalau sekarang itu ibarat main catur itu masih langkah kuda, kadang maju kadang mundur," ujar Arsul.

Lebih lanjut, Arsul menuturkan, PPP telah mengundang Anies bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama di Semarang pada Minggu (17/10/2021) dan Senin (21/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arsul menjelaskan, Munas Alim Ulama digelar karena para kyai ingin mengetahui para gubernur di Jawa dalam kaitannya memabngun Indonesia dari daerah.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Ia mengatakan, Munas Alim Ulama merupakan bagian ikhtiar pendidikan politik di PPP agar ada proses demokratisasi dalam proses pencalonan presiden dari PPP.

"Jadi tidak hanya diputuskan oleh elite partai di Jakarta saja," ujar Arsul.

Selain itu, para pemangku kepentingan di PPP juga dapat lebih tahu mengenai calon yang akan diusung oleh partai mereka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.